Kritik Pers Harus Konstrukrif

BENGKULU,KBRN: Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, pers tidak bisa hanya sekedar mengkritik tanpa memberi input terhadap kebijakan pemerintah. Kritik pers itu, kata Atal Depari, juga harus konstruktif atau membangun.

Penegasan itu disampaikan Atal Depari saat memberi sambutan sebelum melantik Pengurus PWI Provinsi Bengkulu periode 2021-2026 di Balai Raya Semarak Bengkulu, Minggu (26/09) siang. Hadir dalam acara itu Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, staf ahli Menteri Investasi/BKPM RI, Gubernur Rohidin Mersyah, dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto. 

Atal menambahkan, pers dan pemerintah itu adalah mitra kerja. Tanpa pemerintah, kata dia, pers (media) itu tidak ada isinya. Sebab sebagian besar berita pers itu adalah pengumuman pemerintah tentang hasil kerjanya, tentang pembangunan.

"Saya menaruh harapan besar kepada PWI Bengkulu bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Itu harus. Sejak lahir, pers itu harus bermitra dengan pemerintah. Sebab kalau nggak ada pemerintah, nggak ada isinya pers itu. Semua isi berita pers itu adalah pengumuman dari pemerintah tentang pembangunan yang dilaksanakan," paparnya.

Lebih lanjut Atal mengingatkan para wartawan harus profesional dan terus belajar meningkatkan kemampuan dan kompetensinya agar mampu mengemban misi dan tugas pers. Sebab tanpa mau terus belajar, wartawan dan pers akan kalah dengan media sosial yang makin ramai akhir-akhir ini. Apalagi sejak dilanda pandemi Covid-19, kata Atal, industri pers juga kena imbas. Bahkan ada yang kolaps.

"Sekarang nggak ada perusahaan pers yang luar biasa. Semua sudah sama saja. Kadang saya pikir, apakah wartawan masih diperlukan di era media sosial saat ini. Kalau pers tidak profesional dan bernas, maka pers akan digantikan media sosial," cetus Depari.

Menurut Atal Depari, dengan perkembangan media sosial hari ini, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang media sosial akan menjadi forum yang tak terkendali. Bahkan tahun depan, kata Atal, media sosial bisa menjadi ruang yang memelihara kebencian dan berita bohong atau hoax.

Karena itu lah, kata Atal, saat ini sedang disiapkan aturan perundang-undangan untuk menyikapi media sosial atau dia sebut UU tentang Medsos. Di HPN yang akan datang, kata Atal, harusnya ada UU Medsos, kalau tidak bisa makin liar dan tak terkendali medsos ini. Tahun depan dengan kecepatan internet saat ini, medsos akan menjadi forum yang memelihara kebencian.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyambut baik jika PWI dan Pemerintah daerah dapat berkolaborasi. Ia mengatakan, banyaknya tamu undangan yang menghadiri pelantikan pengurus PWI Bengkulu adalah sinyal betapa besarnya harapan masyarakat Bengkulu kepada PWI dan pers.

Karena itu, ia berharap pengurus PWI yang baru dilantik merupakan orang-orang yang berdedikasi dan punya kompetensi sehingga bisa bekerja dengan baik. Rohidin juga berharap pers di Bengkulu bisa memberi kritik terhadap dirinya selaku pemegang otoritas pemerintah di Bengkulu. Namun ia minta kritiknya karena kepedulian, bukan atas dasar kebencian.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00