Peringatkan Dinas PUPR, Wagub Tak Ingin Pembangunan Infrastruktur ada Tertunda Lagi

KBRN, Bengkulu : Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah mengingatkan kepada Pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi, serta Dinas Pemukiman dan Pertahanan Provinsi, agar proses pembangunan infrastruktur tidak ada kendala, khususnya mulai tahun anggaran 2022 mendatang.

Mengingat pada tahun anggaran 2021 ini, dapat dipastikan ada beberapa pembangunan infrastruktur yang ditunda pelaksanaannya, selain terhambat kerena keterbatasan anggaran pasca dilakukan refocusing, juga keterlambatan dalam proses lelangnya.

“Jangan ada kendala dalam pembangunan infrastruktur itu, berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, khususnya membangun perekonomian dan infrastruktur akan mulai direalisasikan pada tahun depan. Makanya saya minta database-nya sekaligus juga apa saja kendala untuk dicarikan solusinya,” ungkap Wagub Rosjonsyah dalam keterangannya.

Wagub Rosjonsyah menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan jajaran Dinas PUPR dan Dinas Perkim Provinsi, untuk kendala perealisasian pembangunan infrastruktur pada proses pelimpahan kontrak, khususnya ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Oleh karena itu, kata Wagub, hal demikian tidak mesti terjadi kembali, lantaran hanya di nilai kurang koordinasi saja. Terlebih setiap tahun anggaran, pengesahaan RAPBD menjadi APBD telah dilakukan pada bulan November, sehingga pada awal tahun semestinya proses lelang sudah berjalan dan pada bulan Juli-nya dilakukan penanda tanganan kontrak kerja.

“Pola pikir sekaligus sistem kerja dari jajaran Dinas PUPR khususnya yang perlu kita rubah, karena memang di tunggu masyarakat. Mengingat jika bulan Juli sudah dilakukan penanda tanganan kontrak pembangunan infrastruktur, pada bulan Agustus-nya bisa mulai pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) lagi. Apalagi instruksi Presiden, meski ditengah pandemi Covid 19 ini, semua pembangunan harus berjalan, agar perekonomian di masyarakat bisa berjalan,” terang mantan Bupati Lebong dua periode ini pada Rabu, (22/9/2021).

Lebih lanjut Rosjonsyah menegaskan, kinerja jajaran Dinas PUPR dan Dinas Perkim ini akan terus dipantau secara rutin. Apalagi menjelang dimulainya realisasi pembangunan infrastruktur di mulai tahun depan, ia akan kembali mempertanyakan secara langsung perkembangannya.

Mengingat tujuan utamanya, agar program pembangunan yang sudah tertuang dalam APBD, bisa terlaksana dengan maksimal.

“Mulai tahun depan, kita tidak ingin lagi mendengar terlambat lelang. Makanya akan terus dipantau kinerja pegawai di jajaran Dinas PUPR ini,” katanya.

Ditanya kesiapan anggaran tahun 2022, Wagub mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini memang tidak bisa berbuat banyak, karena masih ditengah pandemi, sehingga kebijakan refocusing masih akan terjadi.

“Kalau mau-nya Pemda, anggaran pembangunan ini besar. Tapi karena kebijakan pusat, mau tidak mau anggaran yang ada harus kita maksimalkan dulu untuk kepentingan masyarakat,” demikian Wagub Rosjonsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi, Ir Mulyani menambahkan, soal keterlambatan proses lelang disebabkan oleh produk perencanaan yang dihasilkan tahun sebelumnya, ketika dilaksanakan tahun berikutnya tidak didukung anggaran yang memadai.

Dengan itu mengharuskan pihaknya melakukan review ulang yang membutuhkan waktu tidak singkat.

“Pada tahun depan kita akan bekerja maksimal agar tidak terjadi lagi. Terlebih untuk rencana tahun depan juga sudah masukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00