NU Bersama Kemenag dan PKB Siap Kawal Perpres Dana Abadi Pesantren

KBRN, Bengkulu : Keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) saat ini telah mendapatkan angin segar, seiring telah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 82 tahun 2021, tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, termasuk di Provinsi Bengkulu.

Terlebih Perpres yang dimaksud sudah sejak tahun 2015 lalu diusulkan dan baru beberapa waktu lalu diterbitkan.

Oleh karena itu keberadaan Perpres itu sangat penting untuk dikawal, agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bengkulu, Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd mengatakan, sudah sepantasnya pihak NU mengawal bersama disetiap tingkatan. Mengingat Perpres ini diyakini dapat membumi dikalangan umat Islam.

Apalagi jika tidak dikawal, dikhawatirkan nantinya ada pihak-pihak tertentu yang terkesan numpang. Apalagi kalau menyangkut Ponpes ini, pasti orang melirik NU.

"Kita (NU,red) menegaskan, semua harus bergerak untuk melakukan pengawalan," tegas Zulkarnain diwawancarai usai Tasyakuran DPW PKB bersama PWNU Bengkulu atas terbitnya Perpres pada Senin, (20/9/2021).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Bengkulu, Dr. H. Zahdi Taher, MHI menyebutkan, Perpres tersebut merupakan sebuah karunia bagi dunia pendidikan, khususnya Ponpes. Terlebih dana abadi ini merupakan wujud perjuangan lama dari UU tentang Ponpes.

“Kita selaku leading sektor juga bakal mengawal dan menindaklanjutinya," kata Zahdi.

Dibagian lain, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos, M.Si menyampaikan, pihaknya bersama PWNU dan lainnya, terlebih dahulu mempelajari Perpres tersebut yang tentunya disesuaikan dengan UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Pasalnya jangan sampai salah tafsir terhadap keberadaan regulasi tersebut. Apalagi sejalan dengan terbitnya Perpres itu, pihaknya segera menindaklanjuti, sebab bisa jadi nantinya juga dibutuhkan regulasi di tingkat daerah.

"Kita bakal berjuang untuk mengawal Perpres menyangkut dana abadi untuk Ponpes ini," terang Zainal didampingi Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi, Suimi Fales, SH, MH.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan Perpres ini, Zainal, tidak menginginkan gaung-nya ada, namun eksekusinya tidak ada. Untuk itu kembali ditegaskan dalam realisasinya harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi penggunanya.

"Mengenai teknis dana abadi pesantren itu, juga harus kita pelajari lagi. Bisa jadi nantinya ada sharing antara pemerintah pusat dengan daerah," demikian Zainal yang diamini Suimi Fales.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00