Realisasi Anggaran Disorot, Gubernur Bengkulu Diminta Lakukan Evaluasi Internal

KBRN, Bengkulu : DPRD Provinsi Bengkulu menyoroti kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov), terutama soal lambatnya perealisasian anggaran tahun 2021, yang masih di bawah angka kisaran 30 persen.

Terlebih lagi akibat rendahnya serapan anggaran tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan surat teguran kepada Gubernur Rohidin Mersyah selaku kepala pemerintahan di Provinsi Bengkulu.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Dempo Xler menilai, lambatnya realisasi anggaran sampai mendapatkan teguran dari Mendagri tersebut, disebabkan lembahnya koordinasi sekaligus manajemen birokrasi di lingkup Pemprov yang diperkirakan tidak diketahui pimpinannya.

Bahkan kemungkinan saja, Gubernur selaku kepala pemerintahan di daerah ini tidak menerima laporan rinci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama soal perealisasian anggaran.

Oleh karena itu, ditegaskan Dempo, mau tidak mau Gubernur agarsegera melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya.

“Adanya surat teguran Mendagri itu, mau tidak mau Gubernur segera melakukan evaluasi internal. Sekaligus juga kita akan meningkatkan lagi pengawasan kepada mitra kerja eksekutif. Mengingat tidak dipungkiri juga, akibat pandemi yang belum berakhir ini sedikit memecah konsentrasi pihak legislatif dalam melakukan tupoksinya,” terang politisi PAN ini pada Senin, (2/8/2021).

Selain itu Dempo yang juga Ketua Komisi IV ini menjelaskan, jika perealisasian anggaran tahun 2021 tidak sampai di genjot Pemprov, sehingga sampai terulang kembali, dikawatirkan nantinya akan berimbas terhadap Dana Insentif Daerah (DID).

Untuk itu, peringatan dari Mendagri tersebut agar dapat menjadi cambuk bagi Gubernur beserta jajarannya dalam meningkatkan kinerjanya.

“Soal masih rendahnya serapan anggaran ini, dalam pembahasan APBD Perubahan kita (DPRD,red) akan menggedor pihak eksekutif lagi. Belum lagi kita mendapatkan kabar bahwa insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid 19, sampai saat ini belum dicairkan,” tukas Dempo.

Sementara hingga berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan resmi dari Pemprov Bengkulu, terkait masih rendahnya serapan anggaran tahun 2021 ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00