DPRD Provinsi Bengkulu Prediksi Visi Misi Gubernur dan Wagub Sulit Terealisasi

KBRN, Bengkulu : Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Bengkulu yang membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, memprediksi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sulit terealisasi.

Bahkan juga pesimis kalau visi dan misi serta program yang berisikan janji kampanye itu bisa terwujud.

Mengingat dari bidang keuangan, proyeksi APBD Provinsi Bengkulu tidak ada peningkatan sama sekali, yakni berkisar Rp 3,3 triliun. Belum lagi diperkirakan APBD tahun anggaran 2023 itu hampir sama dengan tahun 2019.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Pansus DPRD Provinsi Bengkulu yang membahas Raperda tentang  (RPJMD) 2021-2026, Edwar Samsi, dalam keterangannya.

Edwar mengaku, mengamati kondisi itu memang sangat ironis sekali.

Apalagi dengan prediksi APBD dalam RPJMD tersebut, pihaknya sangat pesimis visi misi serta program Gubernur dan Wagub yang disampaikan saat kampanye pada Pilkada serentak lalu, sulit terealisasi.

"Dengan prediksi nilai APBD tersebut, untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah saja belum tentu bisa dilakukan, belum lagi mewujudkan program lainnya," kata Edwar pada Senin, (26/7/2021).

Selain itu Edwar menyampaikan, dalam pembahasan RPJMD yang salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan janji kampanye Gubernur dan Wagub, seperti 18 program Rohidin-Rosjonsyah saat Pilkada lalu. Tetapi dengan prediksi nilai APBD tersebut, tak menutup kemungkinan 18 program itu nantinya tidak bisa direalisasikan.

Meskipun demikian pihaknya tetap memberikan solusi kepada Pemprov agar nilai APBD bisa meningkat, yang tetap disesuaikan dengan aturan. Seperti menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengakukan pinjaman, mengusulkan kegiatan di Kementerian, kerjasama dengan Badan Usaha baik tingkat pusat ataupun daerah, dan beberapa solusi lainnya.

"Solusi ini kita sampaikan karena untuk mewujudkan visi misi serta program Gubernur dan Wagub tidak cukup dengan mengandalkan DAU atau DAK saja. Makanya kita juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa berinovasi. Terlebih saat ini dari total APBD kita, sekitar Rp 1,6 triliun habis untuk belanja pegawai saja," singkat Edwar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00