Kasus Kekerasan Terhadap Anak  dan Perempuan di Bengkulu Meningkat

BENGKULU, KBRN: Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2021 di Provinsi Bengkulu masih diwarnai keprihatinan. Pasalnya,kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Bengkulu masih terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan selama masa pandemi, kasus kekerasan terhadap anak meningkat hingga 50 persen.

Kepala UPTD PPA Provinsi Bengkulu Ainun Mardiati kepada RRI Bengkulu mengatakan, lemahnya pengawasan orang tua, pola asuh, dan kemajuan teknologi informasi internet menjadi sejumlah faktor yang memicu peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut. "Faktor ekonomi juga masih, apalagi di masa pandemi ini," imbuhnya.

Menurut Ainun, kekerasan seksual masih menjadi kasus yang dominan. Pelakunya juga masih terbilang orang dekat atau masih dikenal oleh korban. Ia mencontohkan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Lebong yang melibatkan paman sebagai pelaku dengan korban dua orang kakak-beradik penyandang disabilitas.

Ainun menandaskan, salah satu upaya yang terus dilakukan oleh pihaknya untuk menekan kasus kekerasan tersebut adalah dengan sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi, kata Ainun, perlu digencarkan langsung di tingkat desa. Ia menilai, kemajuan teknologi informasi di tingkat desa belum mendorong produktivitas warga. Sebaliknya kecanggihan teknologi lebih kerap digunakan untuk hal-hal yang negatif. Misalnya untuk mengakses film atau konten yang bisa justru memicu aksi kekerasan seksual.

"Kalau untuk penanganan, kalau kasusnya ada di daerah kabupaten, kita kembalikan ke daerah setempat untuk menyelesaikannya. Yang pasti kita bersama LPSK ikut turun. Kalau ditangani semua oleh PPA Provinsi tidak mungkin karena kita juga terbatas," kata Ainun.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Iriene Putrie mengakui jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Bengkulu terbilang tinggi. Bahkan berdasarkan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kata Iriene, kasusnya menjadi yang terbanyak ketiga.

Atas kondisi tersebut, Iriene mengatakan pihaknya juga konsen dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Bengkulu. Bahkan pihaknya juga telah menyarankan kepada Pemerintah Daerah di Bengkulu untuk membangun shelter atau rumah pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Termasuk mekanisme perlindungan saksi.

Kajari menambahkan, selain menjadi korban kekerasan, anak-anak di Bengkulu juga menjadi pelaku atau terlibat dalam sejumlah kasus tindak pindana, terutama dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Selain pengguna, biasanya anak dijadikan perantara.

Menurut dia, jika masih dalam usia pelajar, pihaknya akan mendorong agar anak-anak ini mendapat assesment. Jika indikasinya adalah pengguna, maka pihaknya mendorong agar anak-anak itu mendapat layanan rehabilitasi. Namun jika perannya adalah perantara maka tetap diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

"Prinsipnya apa yang terbaik bagi dia. Itu dulu. Kalau dia perantara, tidak ada indikasi sebagai pengguna, maka nggak bisa direhab. Proses dan ancaman hukumannya sudah jelas," urai Kajari.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00