Keputusan Akhir Perubahan Status BIMEX berada di Pimpinan DPRD

KBRN, Bengkulu : Adanya penolakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap peningkatan status Perusahaan Daerah (PD) Bengkulu Impor Expor (BIMEX) menjadi Perseroda, dinilai merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja, serta juga tidak menyalahkan atau menjadi sebuah permasalahan.

Pernyataan itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, dalam keterangannya.

Menurut Suharto, meski 90 persen fraksi-fraksi di DPRD Provinsi sudah setuju peningkatan status BIMEX, yang dituangkan dalam perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), namun penolakan Fraksi PKB dipastikan ada alasan tersendiri. Khususnya tidak setuju dengan maksud dan tujuan peningkatan status salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut. Tetapi untuk keputusan akhir ditegaskan Suharto, tetap ditentukan pimpinan DPRD yang ditandai dengan ditandatangani.

“Sebelum  itu (pimpinan DPRD,red) masih meminta dokumen-dokumennya dulu dan diletakan di atas meja, dalam rangka melakukan kajian untuk pengesahaannya. Jika belum ditandatangani pimpinan yang memenuhi kuorum, berarti belum sah, dan itu juga ada Surat Keputusan (SK)-nya,” jelas pada Jumat, (23/7/2021).

Lebih lanjut politisi Gerindra mengingatkan, keberadaan PT Bimex dapat mendengarkan sekaligus mengadopsi saran-saran dari para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, tokoh masyarakat dan usahawan.

Mengingat jika tidak demikian diyakininya, tidak akan maju. Padahal potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah dan bisa dikelola oleh Bimex sangat banyak. Oleh karena itu kuncinya juga tingkatkan koordinasi lintas sektor.

“Kita tidak mau keberadaan BUMD selalu merugi, terlebih juga sudah diberikan modal. Makanya, manajemen BUMD yang ada, bertanya lah kepada para ahlinya, dan jalankan masukan ataupun saran yang diterima dengan baik,” pungkas Suharto.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00