Pemprov Bengkulu Pastikan Tagihan Penjualan Kendis Ditindaklanjuti

KBRN, Bengkulu : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan menindak lanjuti adanya tagihan penjualan kendaraan dinas (kendis) melalui proses lelang dengan total nilai mencapai Rp. 371.736.025,- yang melibatkan 28 mantan pejabat daerah.

Kepastian itu diungkapkan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah, dalam keterangannya di sela-sela sidak ke Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu pada Rabu, (23/6/2021).

Wagub Rosjonsyah menegaskan, meski belum menerima laporan dari Sekda Provinsi Bengkulu, namun tentu apa saja yang menyangkut masalah keuangan negara, harus ditindaklanjuti. Artinya, tidak benar juga ketika melakukan pembiaran.

“Saya terlebih dahulu menunggu laporan dari Sekdaprov, sehingga nantinya bisa diketahui secara detail permasalahan yang dimaksud," kata Wagub.

Rosjonsyah mengakui, setelah menerima laporan, selanjutnya dipelajari terlebih dahulu hingga masih adanya tagihan dari penjualan kendaraan dinas melalui proses lelang tersebut.

"Kita dari Pemprov menyangkut kerugian keuangan Negara, akan ada upaya yang dilakukan nantinya," ucap Wagub.

Sebelumnya secara terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring menyampaikan, dari data yang diperoleh, berdasarkan Surat Keputusan (SK) penjualan, para pemenang lelang yakni 28 mantan pejabat itu diberikan waktu selama satu tahun untuk melunasi kendaraan dinas yang dibelinya, dengan terhitung sejak SK penjualan diterbitkan. Hanya saja sampai sekarang diduga tidak melunasi angsurannya. Terlebih dari saldo tagihan penjualan kendaraan dinas tahun anggaran 2020, terdapat 23 eks pejabat Pemprov SK penjualannya diterbitkan tahun 2004 lalu, 4 eks pejabat tahun 2006, dan 1 pejabat lagi yakni mantan Gubernur Bengkulu yang SK penjualannya tahun 2011.

"Kita sebagai lembaga legislatif mendorong agar pihak Pemprov menyelesaikan permasalahan tersebut, karena itu merupakan temuan BPK RI,” tukas Usin.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00