Tolak Rencana Pajak Sembako, Legislator Minta Menkeu Tinjau Ulang

KBRN, Bengkulu : Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Saleh menyuarakan penolakan terhadap rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor sembako.

Saleh meminta, Menteri Keuangan (Menkue) meninjau ulang rencana tersebut, dan agar memikirkan jalan lain untuk menyelesaikan persoalan keuangan negara.

"Saya tidak setuju. Saya minta Menteri Keuangan meninjau kembali karena kondisi saat ini sangat sulit. Kalau dikenakan lagi PPN sembako, masyarakat akan semakin sulit," kata Saleh yang juga Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini pada Senin, (14/6/2021).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, bahwa pemerintah saat ini masih tetap fokus memulihkan ekonomi, sehingga sangat disayangkan adanya kegaduhan di masyarakat, terkait isu sembako dikenakan PPN.

"Pemerintah benar-benar menggunakan instrumen APBN, karena memang tujuan kita adalah pemulihan ekonomi dari sisi 'demand side' dan 'supply side'," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis (10/6/2021) lalu dikutip kembali.

Selain itu ia menambahkan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR RI, namun belum dibahas, sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Terlebih draf RUU KUP bocor ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong, dan tidak secara utuh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00