Masyarakat Lubuk Kembang RL Tolak Tanah Adat Jadi HPT

KBRN, Bengkulu: Masyarakat Adat Kutei Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong berharap, lahan pertanian yang mereka garap menjadi kebun kopi selama ini dengan luasan kurang lebih 145 hektar, tidak dialihkan pemerintah menjadi Hutan Produksi Terbatas – HPT.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat adat setempat sedang harap-harap cemas terhadap pengusulan alih status lahan yang mereka garap sejak tahun 1950 itu akan dijadikan HPT oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016.

Pemasangan patok batas dalam proses pengukuran, membuat masyarakat bereaksi melakukan penolakan mulai dengan menggelar aksi protes ke DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Bupati, upaya agar rencana pengusulan alih status itu tidak dilanjutkan.

“Kami adalah masyarakat adat ini, yang juga pelaku utama sebagai petani kopi di tanah adat kami. Kami tidak akan meninggalkan lahan kami, karena disanalah tumpuan hidup kami…disanalah kehormatan kami. Akan kami perjuangkan apapun resikonya,” ujar Weni, salah seorang perwakilan masyarakat adat setempat yang juga Ketua Badan Usaha Masyarakat Adat Rejang Lebong kepada RRI dalam Dialog Interaktif Bengkulu Menyapa, Senin (14/6).   

Untuk memperjuangkan hak ulayat mereka dari pematokan areal HPT pada tahun 2016 lalu, masyarakat adat setempat sudah melakukan upaya-upaya, mulai dari menggelar aksi turun ke jalan, melakukan hearing atau dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Rejang Lebong termasuk menyurati pihak KLHK.

Dengan didampingi Aliansi Masyaralat Adat Nusantara – AMAN Kabupaten Rejang Lebong juga AMAN Wilayah Bengkulu, akhirnya perjuangan mereka menunjukkan perkembangan, dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Adat oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

“Saat ini kami menunggu kebijakan dari Kementerian (KLHK) yang kami harap mengabulkan permohonan kami untuk melepaskan tanah adat ini dari rencana pengusulan HPT,” ujar Weni.

“Tanah adat merupakan tumpuan harapan hidup kami, satu-satu tempat pencaharian sehingga kami berharap pada pihak terkait supaya merealisasikan pengakuan atas hak atas tanah ke tingkat reforma agraria untuk penerbitan sertifikat yang belum memiliki sertifikat,” tandas Weni.

Disisi lain, Perwakilan Pengurus AMAN Wilayah Provinsi, Firmansyah  mengungkapkan di areal tanah adat Desa Lubuk Kembang terdapat sekitar 140 orang masyarakat yang sejak lama menggarap lahan dengan bertanam kopi yang didapat baik melalui warisan, hibah maupun jual beli.  Layaknya masyarakat adat dan petani lainnya, masih banyak diantara mereka yang belum memiliki sertifikat tanah karena sejak dulu sertifikat dianggap tidak begitu penting bagi mereka walaupun diantaranya ada pula yang bersertifikat.

Namun adanya usulan pengalihan status lahan itu, para petani khawatir terhadap kepemilikan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka akan hilang. AMAN Wilayah Bengkulu akan berjuang bersama masyarakat mengupayakan langkah-langkah penolakan pengalihan status lahan tersebut melalui Pemerintah Daerah setempat, termasuk menunjukkan eksistensi masyarakat adat dengan pengembangan ekonomi dan menjadikan wilayah itu sentra perkebunan kopi potensial asal Bengkulu, dan kepemilikan lahan mereka yang sudah diusahakan sejak perpuluh-puluh tahun silam. (Lns)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00