Senator Bengkulu Tak Setuju Wacana Pajak Sembako

KBRN, Bengkulu : Anggota DPD RI Riri Damayanti John Latief menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor barang kebutuhan pokok rakyat (sembako).

Menurut Riri, penerapan pajak terhadap sembako yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tidak akan mencapai tujuan dari penarikan pajak tersebut, yaitu salah satunya untuk membiayai pembangunan, yang akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Penerapan pajak sembako, malah akan mensengsarakan masyarakat dan memperjauh ketimpangan sosial. Apalagi saat ini banyak masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang yang kesulitan karena dampak pandemi Covid 19," ujar Riri pada Senin, (14/6/2021).

Riri meminta, Pemerintah agar menghentikan rencana penerapan pajak sembako, karena dirinya jugq tidak setuju. Mengingat sembako merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari, dan yang paling membutuhkan adalah orang yang menengah kebawah.

"Kalau sembako yang urusan perut saja mau di pajakin, ini akan menjadi persoalan nasional yang melibatkan banyak lapisan masyarakat," kata Riri.

Lebih lanjut Senator dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu ini menyebut, pengenaan pajak terhadap sektor sembako ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Terlebih, pengenaan pajak sembako akan memicu kenaikan harga-harga. Sementara daya beli masyarakat sedang rendah, sebab kesulitan ekonomi akibat pandemi.

"Apabila sembako dikenakan pajak, maka harganya akan naik nantinya. Belum lagi saat ini saja masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkannya. Jadi jangan lah sembako dikenakan pajak," pungkas Riri.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00