Dewi Coryati akan Memperjuangkan Guru Honorer Bengkulu

KBRN, Bengkulu: Anggota Komisi X DPR RI, Hj Dewi Coryati M.Si mengungapkan dirinya akan terus mengawal perjuangan para honorer guru di daerah untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Upaya itu dilakukan dengan menggandeng para guru yang tergabung dalam organisasi-organisasi guru honorer yang ada, untuk mengikuti workshop tentang kiat menghadapi tes PPPK agar para guru focus mempersiapkan diri mereka ketika tes yang diperkirakan pada bulan Agustus mendatang dilaksanakan.

“Kami mengetahui bahwa ada kesulitan yang akan dihadapi guru honor,  sehingga salah satu cara mengumpulkan guru honor dan mengundang organisai guru misalnya Guru Honorer diatas 35 tahun, Ikatan Guru Indonesia yang focusnya meningkatkan kualitas dan kapabilitas guru.” Ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).

Diakui politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, banyak keluhan yang disampaikan para guru honorer terutama yang sudah lama mengabdi dan berusia diatas 35 tahun yang mengharapkan adanya kemudahan dalam proses perekrutan melalui jalur P3K tersebut.

Para guru honorer mengakui kemampuan berkompetisi dengan generasi yang lebih muda, cukup menyulitkan mereka sehingga mengusulkan untuk penjaringan tanpa melalui tes. Namun ditegaskan Dewi Coryati, sesuai aturan perekrutan P3K semua tahapan harus diikuti termasuk menjalani tes yang sebenarnya juga sudah cukup berpihak pada para guru honorer, jelasnya.

“Memang dipahami oleh dewan dan kementerian, sehingga diberikan kemudahan-kemudahan bagi guru yang sudah lama mengabdi. Misalnya dengan afirmasi point tambahan, juga tes yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi para guru tersebut lulus,” tambahnya.

Sementara menjawab usulan tenaga guru honorer di Bengkulu Selatan yang sebelumnya sempat tertinggal, menurut Dewi Coryati, karena pengajuan usulan sudah terlambat sehingga kemungkinan besar tidak bisa diakomodir dalam perekrutan tahun ini. Hal itu disebabkan Pemerintah Kabupaten yang terlambat mendapatkan informasi, sehingga ratusan guru honorer di daerah itu tidak bisa mengikuti proses seleksi di gelombang Agustus 2021 mendatang.

Sumber penggajian ASN melalui jalur PPPK ini akan diakomodir melalui APBN yang totalnya mencapai Rp 19,4 triliun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00