Massa Gelar Aksi, Memastikan Tambang Pasir Besi Seluma Angkat Kaki

Aksi massa

KBRN, Bengkulu : Gabungan massa mengatasnamakan Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera Provinsi Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu, Senin (4/7/2022).

Kegiatan aksi unjuk rasa tersebut dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Mahasiswa Bengkulu dan masyarakat Kabupaten Seluma.

Kordinator WALHI Bengkulu Frengky mengatakan aksi ini digelar untuk memastikan angkat kakinya tambang pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi (FLBA) yang sampai saat ini terus aktivitas pertambangan padahal belum mendapatkan perizinan persetujuan lingkungan.

"Kami juga meminta Gubernur Bengkulu menindak oknum dan memberhentikan segala aktifitas tambang pasir besi di Pesisir Barat Sumatera," katanya.

Kemudian massa mendesak Gubernur Bengkulu untuk menutup PT FLBA secara permanen, serta lakukan penyitaan alat pertambangan perusahaan FLBA.

Aktivitas yang dilakukan PT FLBA, menurutnya telah melanggar undang-undang, sehingga aparat keamanan harus menindak dan melakukan sanksi pidana terhadap PT FLBA.

Selain itu, massa meminta ada tindaklanjut dari tim terpadu yang melakukan investigasi dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan dan melaporkan hasilnya.

"Terakhir, kami mendesak Kapolda Bengkulu untuk memproses Kapolsek dan Kapolres Seluma dikarenakan terlibat dalam melakukan pengamanan aktivitas penambangan PT FLBA" sampai Frengky.

Menanggapi aksi massa, Pelaksana Harian Sekda Provinsi Bengkulu, Fachriza Razie menyampaikan beberapa poin pertimbangan. 

Pertama, Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta agar masyarakat menjaga iklim investasi dan menangani semua permasalahan sesuai regulasi berlaku.

Kedua, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan ada di kementerian bukan pada pemerintah daerah sehingga tindaklanjut permasalahan adalah meminta perusahaan mengajukan kelengkapan dokumen izin.

Ketiga, jika memang terbukti melanggar aturan perizinan dan hukum yang berlaku, pemerintah daerah bakal mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada kementerian agar perusahaan tak lagi beroperasi.

"Pun jika terdapat pelanggaran lingkungan Pemprov minta Kementerian ESDM melayangkan teguran tertulis ke FLBA," kata Fachriza.

Namun dari pertemuan yang sempat memanas, tidak ada kesepakatan antara kedua kelompok ini dan massa mengancam akan terus berorasi hingga bermalam sampai ada keputusan dari gubernur. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar