Gubernur Bengkulu Minta Petani Sawit Jangan Anarkis Sikapi Harga TBS Murah

Audiensi masyarakat petani Bengkulu Utara

KBRN, Bengkulu : Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta masyarakat petani sawit di seluruh kabupaten di provinsi ini agar tidak melakukan hal–hal anarkis menanggapi murahnya harga tandan buah segar (TBS).

Sebab, menurutnya permasalahan ini bukan hanya terjadi di Provinsi Bengkulu namun nasional. 

“Permasalahan ini terjadi secara nasional. Pesan saya jangan anarkis. Kita harap ini segera stabil dan harga TBS kembali normal," kata Gubernur, usai menerima audiensi warga Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat (24/6/2022).

Gubernur mengungkap pihaknya telah beberapa kali menyurati perusahaan kelapa sawit yang ada agar menjaga stabilitas penerimaan harga TBS.

"Sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah agar mengawasi ini. Namun keadaannya saat ini memang tengah tidak stabil ditambah beberapa perusahaan menyampaikan bahwa tangki pengolahan bahan baku minyak goreng atau CPO sudah penuh," katanya.

Hal ini juga diperkuat dengan penetapan harga TBS berdasar rekomendasi pemerintahan provinsi di mana harga perkilogramnya dihargai Rp1,942,-.

Selain itu pihaknya juga sudah mengeluarkan kabijakan agar seluruh perusahaan dapat membuka data jumlah produkai CPO dan juga data 20 % kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sehingga Pemprov bisa menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa PKS di Bengkulu sudah memenuhi kewajiban DMO 20% untuk dalam negeri.  

"Terakhir kami sudah buat kebijakan untuk seluruh perusaahaan memastikan data produk CPO nya berapa, kemudian 20% kewajiban DMO untuk bahan baku minyak goreng disuplai kemana, agar kita bisa bicara di nasional bahwa Bengkulu mematuhi kewajiban 20% DMO,” jelas Rohidin. 

Ketua Suku Pekal Ketahun Zamhari yang menghadiri audiensi kepada Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa harga TBS pagi ini di wilayah Ketahun anjlok mencapai Rp 970 perkilogramnya di tingkat pabrik, dan di tingkat petani hanya Rp 300 karena dipotong upah sebesar Rp 300 dan biaya angkut Rp 250. 

Selain itu pihaknya juga menyampaikan keluhan pembatasan mobil antri di perusahaan untuk truk hanya boleh 50 unit dan mobil kecil hanya 30 unit setiap harinya hingga waktu yang belum ditentukan. 

"Antrean mobil di perusahaan mencapai 2 kilometer. Untuk itu pihak perusahaan menyampaikan pembatasan penerimaan. Semoga ini cepat berlalu dan mudah-mudahan ada solusi dari pemerintahan," tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar