DPRD Kaur Rekomendasikan Cabut izin PT. Desaria Pantation Mining

KBRN, Bintuhan : Bertempat di ruang komisi II DPRD Kabupaten Kaur pada Senin, (25/7/2021), Panitia Khusus PT Desaria (Pansus Desaria) DPRD Kaur telah melaksanakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pemerintah Daerah Kaur yang di ikuti oleh Polres Kaur, Kejari Kaur dan Pengadilan Negeri Kaur.

Hearing yang di pimpin oleh Ketua Tim Pansus Desaria Denni Setiawan. SH itu, membahas tentang persoalan yang ada di PT. DPM, di awali dengan paparan dari Pemerintah Daerah Kaur yang di sampaikan oleh Sekda Kaur Nandar Munadi. M.Si.

Dalam penyampaian Nandar mengatakan, bahwa persoalan di Desaria sudah pelik dan kompleks mulai dari hingga sekarang plasma belum ada di realisasikan, serta ada nya lahan masyarakat yang masuk dalam HGU serta kini sudah di agun kan ke pihak Bank.

"Saya berharap hari ini dengan mendapat petunjuk dari pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Kejari serta Pengadilan, kita mendapatkan solusi atas persoalan di DPM tersebut," ungkap Nandar Munadi.

Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Kaur yang di sampaikan Kasi Intel Gufron menegaskan, bahwa sudah layak DPM di cabut izin nya.Sedangkan dari Polres Kaur yang di sampaikan Kasat intelkam Iptu. Tompson Sembiring mengutarakan, pihak nya siap memback up apapun itu bentuk nya. Bahkan hingga ke tindakan pidana.

Namun menurut Tompson, pemerintah juga harus memperhatikan Kamtibmas di wilayah Kinal dan sekitarnya tersebut, dengan tindakan yang akan di putuskan. Arti nya apa pun hasil keputusan harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dibagian lain Pimpinan Rapat yang juga Ketua Tim Pansus Desaria Denny Setiawan dengan menimbang serta memperhatikan apa yang di sampaikan oleh berbagai pihak, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar segera mencabut per izinan di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.

"Dengan menimbang dan memperhatikan apa yang telah di sampaikan, maka kami dengan tegas merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kaur agar mencabut izin PT Desaria," tegasnya.

Selanjutnya pihak Pansus yang menggelar rapat dengan prokes ketat, akan tetap mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelaksanaan pencabutan izin dengan terus berkoordinasi dengan pihak penegak hukum.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00