Ratusan Pejabat Struktural di Kaur Segera Beralih Jadi Fungsional

KBRN, Bintuhan : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur pada Jumat, (16/4/2021)  melakukan focus Group Discussion (FGD), bertempat di aula lantai II Pemkab Kaur.

FGD itu menindak lanjuti surat Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negri RI, Nomor : 130/1970//OTDA, Maret 2021, terkait penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisiten I Pemkab Kaur dan dihadiri 10 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan untuk 5 OPD lainnya akan dilakukan pada Senin, (19/4/2021) nanti.

Kasubag Pelayanan Pablik  dan Tata Laksana Bagian Organisasi Jailani, saat ditemui RRI  mengatakan, terkait penyederhanaan birokrasi ini ada beberapa jabatan di tingkat OPD yang tidak disederhanakan, yakni Eselon II, Sekretaris, dan Kasubag TU. Termasuk bidang Sekretariat Daerah juta tidak disederhanakan, seluruh jabatan Eselon II, Kabag Umum, Kabag ULP dan Kasubag Umum.

Sementara ditingkat OPD, Kepala Dinas, Sekretris Dinas dan Kasubag Umum/Kepegawaian. Begitu juga  di tingkat Kantor, Kepala Kantor, Kasubag Umum, serta tingkat Kecamatan, Camat, Sekretris dan Kasubag Umum, tidak disederhanaakan.

"Pejabat struktural akan di alihkan ke pejabat fungsional, kecuali beberapa jabatan tertentu tidak mengalmi perubahan. Kita di Kaur diperkirakan 200 lebih pejabat struktural akan menjadi pejabat fungsional," jelasnya.

Jailani menyampaikan, penyederhanaan birokrasi ini, bukan serta merta keingginan dari oragnisasi, maupun pemerintah daerah/ pimpinan saat ini, tetapi berdasarkan aturan/ amanat Undang Undang, yang sudah lama digaungkan oleh Pemeritah Pusat.

Sedangkan dasaranya, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  tentang manajemen pegawai, dan Permenpan No 28 tahun 2019 tentang penyederhanaan Birokrasi.

Oleh karena itu kepada seluruh daerah diamanatkan pada tanggal 20 April ini, sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi sebagai perpanjangan tangan di tingkat daerah. 

"Setelah itu Pemerintah Propinsi akan memvalidasi data yang disampaikan dari Pemeritah Kabupaten/ Kota. Kemudian Pemeritah Pusat akan meyetujui usulan dari terhadap jabatan-jabatan yang akan disederhanakan, sehingga pada  Juni 2021 mendatang, seluruh jabatan-jabatan yang disederhanakan akan dilaksanakan pelantikan,” paparnya.

Ditambahkan Jailani, penyederhanaan birokrasi ini memang prosesnya panjang, sehingga Pemkab Kaur akan melakukan validasi data di lingkungan Pemkab Kaur terlebih dahulu.

“Ketika penyederhanaan birokasi ini berjalan, Pemerintah Kabupaten dan Kota agar tidak menyalahi pusat, karena ketika sudah sederhanakan tidak dikembalikan lagi,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00