Menuju New Normal, Pemda Diminta Fasilitasikan Protokoler Covid 19 di Ponpes

KBRN, Bengkulu : Menjelang diterapkannya kebijakan normal baru atau New Normal di tengah wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), Pemerintah Daerah (Pemda) di Bengkulu agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap aktifitas pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Provinsi Bengkulu.

Pernyataan itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Bengkulu H. Suimi Fales, SH, MH, ketika dihubungi pada Rabu, (27/5/2020).

Menurut Suimi, perhatian dimaksud dengan memfasilitasikan penyediaan alat Rapid Test dan alat kesehatan lainnya, berupa masker, dan alat cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, untuk para santri, ustadz, dan kiai yang ada di Ponpes.

Apalagi saat ini juga telah ada desakan dari para orang tua/wali murid santri dan santriwati, yang menginginkan agar anak-anaknya bisa segera mondok lagi. Lantaran jika terlalu lama libur, dikawatirkan lupa akan pelajaran dan terpengaruh lingkungan sekitar, serta ditambah perkembangan kasus Covid 19 sendiri, saat ini masih belum juga menurun, tidak menutup kemungkinan bisa terpapar.

Belum lagi, disisi lain dari pemantauan kondisi protokoler kesehatan di Ponpes sendiri, juga diduga belum memenuhi standar berlaku, dan berbeda dengan sekolah umum lainnya.  

Oleh karena itu, politisi PKB ini mengharapkan, Pemda bisa memfasilitasikan untuk dilakukan Rapid Test secara khusus, sebelum kembali berlangsungnya aktifitas belajar mengajar di Ponpes.

“Kita mengajak Pemda di Bengkulu untuk memfasilitasi seluruh Ponpes yang terbatas akan biaya, dalam protokol kesehatan pencegahan Covid 19, tepatnya pelaksanaan Rapid Test. Sehingga orang tua masing-masing merasa aman, ketika mereka (anak santri-santriwati,red) setelah dilakukan uji bisa diketahui terbebas atau tidaknya dari terpapar Virus Corona, ketika kembali mondok,” ujar pria yang akrab disapa Wan Sui ini.

lihat juga : Persiapan Normal Baru dari Provinsi Bengkulu

Dibagian lain untuk New Normal secara umum di Bengkulu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu menjelaskan, meski di Bengkulu sendiri belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), secara tidak langsung akan mengikuti kebijakan berskala nasional dimaksud.

Tetapi lagi-lagi, dalam penerapannya tetap mengedepankan kewaspadaan secara bersama-sama, agar tidak sampai terpapar Covid 19.

“Kita dari lembaga legislatif bersifat mengingatkan sembari meminta, Pemda di Bengkulu agar memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 dari berbagai sektor, seperti bidang pendidikan di Ponpes, termasuk penguatan kembali di sekolah-sekolah lain dan fasilitas umum lainnya,” tutup Suimi Fales.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00