Masyarakat Kota Bengkulu Minta Pemda Atasi Banjir

KBRN, Bengkulu : Dari 5 titik lokasi reses yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu, Sefty Yuslinah, mayoritas masyarakat Kota Bengkulu masih mengaspirasikan persoalan banjir.

Terlebih banjir akan terjadi, ketika saat musim hujan, seperti, di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu.

Khusus persoalan banjir yang terjadi di Kelurahan Rawa Makmur, jalan yang membentang mulai dari jembatan Kampung Kelawi sampai ke Universitas Bengkulu, tidak ada saluran drainase (siring) kiri dan kanan jalan.

Dengan tidak adanya saluran air, diperkirakan salah satu penyebab banjir yang kerap kali terjadi teritama di saat air hujan turun.

“Terjadinya banjir di Kelurahan Rawa Makmur, salah satunya itu dan hal demikian diperkuat dari pernyataan orang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang kebetulan ikut dalam reses ketika dilaksanakan di Kelurahan Rawa Makmur. Terlebih lagi bangunan ruko kiri dan kanan jalan juga semakin padat, namun saluran air ke jalan tidak ada,” ungkap Sefty pada Jumat, (11/6/2021).

Menurut Sefty, persoalan banjir itu akan dilaporkannya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dan meminta Pemerintah Daerah, tidak saja Provinsi, namun juga Kota Bengkulu, dapat bersinergi menyelesaikan persoalan banjir yang melanda wilayah Kota Bengkulu.

“Khusus di jalan Rawa Makmur merupakan ke Pemprov, karena saya berada di Komisi 1, sedangkan mitra kerja yang mengurusi masalah jalan dan drainase berada di Komisi III DPRD Provinsi, akan kita komunikasikan lintas Komisi, sehingga persoalan tersebut bisa ditindak lanjuti, minimal bisa dibuatkan saluran drainase,” terangnya.

Selain itu Sefty juga menerima keluhan warga terkait banyaknya alat kontrasepsi yang beredar di tengah masyarakat. Hal itu dibuktikan, ada ditemukan bungkus beserta bekas alat kontrasepsi tersebut, di pinggir jalan.

“Terkait peredaran alat kontrasepsi itu diminta keseriusan dari Pemerintah Kota yang telah mencanangkan Kota Bengkulu sebagai Kota religius beserta pihak yang menjual, agar tidak sembarangan menjual kepada warga, khusus statusnya belum menikah. Padahal aturan teknis berupa Peraturan Daerah (Perda) juga sudah ada,” harapnya.

Ditambahkan, aspirasi warga juga meminta adanya pembinaan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi. Mengingat dampak pandemi ini secara tidak langsung banyak masyarakat yang berhenti bekerja.

“Kita akan sampaikan ke dinas teknis nantinya, karena memang dengan memberdayakan UMKM, perekonomian masyarakat akan bisa bangkit dan pulih di tengah pandemi ini,” demikian Sefty.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00