KPU Tak Langgar Kode Etik, Bawaslu Pastikan Kawal Putusan DKPP

Halid Syaifullah

KBRN, Bengkulu : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu memastikan bakal mengawal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah memutuskan perkara No 119-PKE-DKPP/X/2020.

Perkara tersebut adalah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu sebagai pihak teradu dengan pengadu Cagub H. Agusrin M. Najamudin, ST, tidak terbukti melanggar kode etik ataupun pedoman dalam penyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

“Kita memiliki kewajiban untuk mengawal pelaksanaan keputusan itu sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan kita lakukan terhitung tujuh hari, setelah putusan dibacakan DKPP,” ungkap Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saefullah dalam keterangannya.

Menurut Halid, sebagaimana kesimpulan DKPP terhadap putusan perkara di maksud, merehabilitasi nama baik teradu dalam hal ini KPU.

Bahkan terkait putusan itu juga, hanya menitik beratkan pada permasalahan kode etik saja, soal keputusan KPU yang menyatakan sebelumnya pengadu Belum Memenuhi Syarat (BMS) pasca pendaftaran lalu, adalah diluar subtansi pengaduan.

"Pengaduan itu disampaikan pengadu, sebelum pleno penetapan pasangan calon (paslon) lalu," ujarnya pada Sabtu, (23/1/2021).

Secara terpisah, sebelumnya Ketua DKPP, Prof. Dr. Muhammad menyampaikan, atas penjelasan dan fakta-fakta persidangan, DKPP berkesimpulan dalam perkara 119, pengadu tidak terbukti pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Seiring dengan itu, pihaknya, pertama menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya.

Kedua, merehabilitasi nama baik teradu sejak putusan ini dibacakan.

Ketiga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini terhadap perkara, paling lama 7 hari setelah putusan dibacakan. Terakhir meminta Bawaslu dapat mengawasi putusan ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00