Sengketa Pilgub Bengkulu Bergulir di MK, Petahana Ajukan Sebagai Pihak Terkait

KBRN, Bengkulu : Pasca teregisternya gugatan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Rohidin Mersyah-Rosjonsyah mengajukan sebagai pihak yang di gugat, selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu selaku pihak teradu.

Pasalnya salah satu permohonan yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Agusrin M Najamudin-Imron Rosadi selaku pengadu, ingin mendiskualifikasi paslon dengan sebutan lain R2 atau Rohidin-Rosjonsyah ini.

Koordinator Tim Advokasi Hukum R2 yang juga paslon petahana, Jecky Heryanto SH mengaku, kliennya sudah mengajukan sebagai pihak terkait dalam gugatan sengketa Pilgub Bengkulu di MK. Mengingat salah satu gugatannya diduga merugikan kliennya yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rapat pleno hasil penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu.

“Meski gugatan tersebut baru sebatas teregister yang artinya akan dilaksanakan sidang di mulai tanggal 26 Januari sampai 12 Februari 2021, namun kita mewakili klien juga perlu meluruskan. Apalagi untuk menjadi pihak terkait, harus mengajukan diri ke MK,” ujar Jacky ketika dihubungi via telpon seluler yang saat ini berada di Jakarta.

Menurut Jacky, langkah yang dilakukan kliennya ini untuk mengawal perolehan suara tersebut dan pihaknya siap untuk membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Provinsi Bengkulu sudah sesuai regulasi.

“Intinya kami akan mengawal perolehan suara kita di MK. Kita mempunyai waktu selama tiga hari mulai tanggal 18 sampai 20 Januari 2021, setelah gugatan teregister untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait. Dan untuk jadwal sidang, kami masih menunggu dari MK,” terangnya pada Selasa, (19/1/2021).

Secara terpisah, Tim Hukum Paslon nomor urut 3 Agusrin-Imron, M. Zetriansyah, SH menjelaskan, gugatan yang diajukan kliennya sudah diterima dan pihaknya telah menyiapkan seluruh data bukti serta saksi, untuk menghadapi sidang di MK.

"Kita sudah siap dan tinggal menunggu jadwal sidang MK. Untuk materi gugatan kita yang pertama minta paslon nomor 2 untuk didiskualifikasi, karena ada dugaan perolehan suara R2 dengan ikut menggunakan fasilitas negara. Kemudian, kita minta dilaksanakan pemilihan ulang di lima kabupaten, yakni, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Benteng, Seluma dan Kepahiang,” katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, alasan kliennya mengajukan Pilkada ulang, karena cukup banyak sekali suara yang batal yakni mencapai 60 ribuan, dan itu dinilai sangat luar biasa, karena hampir sama dengan jumlah DPT satu kabupaten.

“Atas temuan itu, kami menduga ada permainan kecurangan politik," ucapnya.

Dibagian lain, Anggota Divisi Hukum KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto menambahkan, dengan telah teregisternya sengketa Pilkada Provinsi Bengkulu di MK, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU RI, serta KPU kabupaten/kota. Termasuk menyiapkan tim hukum lawyer resmi.

“Intinya kami sudah menyiapkan jawaban untuk sidang di MK nanti," pungkas Eko singkat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00