Soal Keputusan Bawaslu, KPU Provinsi Bengkulu Tidak Ajukan Banding

KBRN, Bengkulu : Dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu yang mengabulkan gugatan sengketa pencalonan kandidat bakal pasangan calon (bapaslon) Agusrin M Najamudin-Imron Rosadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tidak akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan tidak mengajukan banding, KPU Provinsi justru melaksanakan keputusan Bawaslu Provinsi dengan menetapkan pasangan Agusrin M Najamudin-Imron Rosadi, sebagai pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang akan maju pada Pilkada serentak, 9 Desember 2020. Padahal dalam penetapan sebelumnya, sempat memutuskan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena tersangkut status hukum Agusrin sebagai mantan narapidana.

Kuasa Hukum KPU Provinsi Bengkulu A. Yamin SH, MH, ketika menyikapi beredar tanggapan dari salah seorang pengamat terkait dorongan melakukan gugatan terhadap keputusan Bawaslu dan cendrung bersifat tergesa-gesa menetapkan Agusrin-Imron sebagai paslon, menyatakan, sesuai Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para pihak termasuk KPU di beri ruang untuk menggugat ke PTUN, jika tidak puas dengan putusan Bawaslu.

Hanya saja, dalam hal keputusan Bawaslu, kliennya tidak mengambil langkah hukum ke PTUN. Pasalnya PTUN bukan lembaga banding, sebagaimana di atur dalam Pasal 470 UU Pemilu.

Belum lagi, obyek gugatan atau obyek sengketa bukan putusan Bawaslu yang membatalkan SK KPU. Tetapi obyek sengketa di PTUN, justru SK KPU sendiri.

“Tidak mungkin KPU mengajukan sengketa di PTUN dengan mengugat SK-nya sendiri, karena ada problem konstruksi hukum di level Undang-Undang,” ujar Yamin dalam keterangan persnya pada Senin, (19/10/2020).

Selain itu pria yang akrab di sapa Omeng ini menjelaskan, dalam Peraturan Pasal 470 UU Pemilu, dan sudah diturunkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN.

Dalam Perma 5 tersebut, KPU tidak di beri ruang menggugat karena Perma hanya menyebutkan parpol, calon legislatif dan peserta pemilu sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat.

"Kalau sebagai persidangan baru, bukan sebagai upaya hukum atau bandingnya dari Bawaslu. Maka yang menjadi objek gugatan bukan putusan Bawaslu, tapi SK/ berita acara KPU, sehingga ini kontradiktif. Kemudian juga putusan Bawaslu sebagai putusan hukum, yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU, karena KPU dalam bertindak selalu berdasarkan hukum. Belum lagi pertimbangan lain, KPU dan Bawaslu sama-sama penyelanggara pemilu yang diberikan tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu. Sedangkan Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan tugas menyelesaikan sengketa pemilu," papar Omeng.

Secara terpisah, sebelumnya Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 02 dan UU 10 Tahun 2016, bagi pihak termohon tidak bisa mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan sidang ajudikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

"Itu berlaku bagi pemohon, jika tidak puas dengan hasil putusan Bawaslu, bisa mengajukan upaya hukum lanjutan ke PT TUN Medan," pungkas Ediansyah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00