Plh 3 Bupati di Bengkulu Masih Tunggu Keputusan Mendagri

KBRN, Bengkulu : Lantaran 3 bupati dan wakil bupati dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang sama-sama kembali maju dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, untuk pejabat Pelaksana harian (Plh)-nya masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tiga wilayah kabupaten yang bupati dan wakil bupatinya maju kembali, adalah Kabupaten Bengkulu Utara, Bupati dan Wakil Bupatinya Mian-Arie Septia Adinata kembali berpasangan maju sebagai pasangan calon, Lebong yang Rosjonsyah sebagai Bupati maju sebagai calon Wakil Gubernur, dan Wakilnya Wawan Fernandes maju sebagai calon Wakil Bupati, serta Kabupaten Bengkulu Selatan, Bupati dan Wakilnya Gusnan Mulyadi-Rifai Tajudin kembali maju berpasangan sebagai pasangan calon.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih menunggu keputusan Mendagri, karena diperkirakan pada hari ini Kamis, akan turun nama-nama pejabat Plh Bupati 3 kabupaten di maksud,” ungkap Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri dalam keterangannya pada (24/9/2020).

Hamka mengatakan, dari 9 nama yang merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov yang disampaikan, Mendagri belum juga menetapkan siapa yang layak menjadi Plh Bupati untuk ketiga Kabupaten tersebut hingga Sabtu 26 September lusa memasuki cuti Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kada yang kembali maju dalam Pilkada serentak tahun ini, maka Gubernur langsung menunjuk Plt-nya.

“Tugas Pemprov hanya sebatas seleksi dengan penilaian jam terbang, penguasaan wilayah, dan lainnya. Keputusan penuh ada di Mendagri. Jadi kita tunggu saja,” katanya.

Lebih jauh ditambahkannya, setelah nama-nama Plh Bupati itu sudah turun dari Mendagri, nantinya bakal dilantik oleh Gubernur Bengkulu.

Selain ketiga kabupaten tersebut, ia menyebutkan, untuk Kota Bengkulu juga Wakil Walikotanya menjabat sebagai Plh, karena Walikota Helmi Hasan juga mencalonkan diri sebagai kandidat balon Gubernur.

“Untuk tunjangan, Plh Bupati bisa memilih mau mengambil tunjangan sebagai Bupati atau tetap tunjangan sebagai pejabat eselon II. Sedangkan tugasnya meneruskan administrasi sementara di Kabupaten yang dipimpinnya dan menjaga agar ASN di Kabupaten serta kota tetap netral dalam Pilkada serentak 2020,” tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00