Datangi KPU, Senator Kanedi Ingatkan Penerapan Prokes

Ahmad Kanedi

KBRN, Bengkulu : Dalam rangka tugas konstitusi yang sempat menyuarakan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 bisa di tunda, karena perkembangan kasus Covid 19, belum terkendali, Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi pada Rabu, (23/9/2020) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu.

Apalagi saat ini pihak penyelenggara Pilkada, disibukan dengan penetapan dan pengambilan nomor urut pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

"Kita akan terus memantau, apakah sudah berjalan sesuai aturan berlaku atau belum penyelenggaraan Pilkada serentak, tidak saja tingkat provinsi, tapi juga di kabupaten, di tengah pandemi yang diketahui tetap dilanjutkan," ungkap Ahmad Kanedi pada Rabu, (23/9/2020).

Menurut Anggota Komite 1 DPD RI ini, dengan dilanjutkannya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, pihaknya telah memperingatkan KPU Provinsi, agar mengikuti perkembangan kekinian, yaitu, di tengah pandemi Covid 19 untuk mengikuti protokol kesehatan (prokes). 

Apalagi pada masa kampanye nanti, di nilai sangat rawan akan penyebaran virus corona. 

"Saya dari DPD RI akan terus kawal, dan jika menemukan dugaan pelanggaran prokes bisa dilaporkan, karena itu sama juga dengan membuka peluang adanya klaster baru Covid 19. Ini tidak bisa di tawar-tawar lagi, karena lembaga DPD RI kompak mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak di negeri ini. Bahkan jika ada kandidat pasangan balon kada dan wakada terbukti melanggar batalkan atau diskualifikasi saja sebagai pasangan calon," terang Kanedi. 

Lebih lanjut ditambahkan, pentingnya memperketat protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat daerah ini, karena keselamatan rakyat paling utama. Apalagi pihaknya juga tidak menginginkan ada korban jiwa yang disebabkan terpapar Covid 19. Untuk itu kembali mengingatkan agar pihak penyelenggara dan peserta pilkada, agar memperketat penerapan prokes dalam setiap tahapannya. 

"Kita tidak menginginkan ada rakyat yang menjadi korban, karena penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi memang rawan. Pilkada bisa saja di ulang, tapi jika masyarakat menjadi korban, bagaimana. Makanya peringatan kita agar dapat diindahkan oleh semua," tukas Kanedi. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00