Khawatir Cluster Baru, Tegakkan Sanksi Pelanggar Prokes Pilkada

Hj Riri Damayanti

KBRN, Bengkulu : Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Senin (21/9/2020).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief berharap, kepada rekan-rekannya sesama lembaga tinggi negara untuk benar-benar mewaspadai tahapan Pilkada sebagai cluster baru penyebaran Covid-19.

"Keputusan rapat antara Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI untuk tetap melaksanakan Pilkada 9 Desember tentunya harus diikuti penegakan hukum yang tegas terkait pelanggaran protokol kesehatan, baik bagi peserta Pilkada maupun penyelenggara," kata Riri Damayanti, Selasa (22/9/2020).

Riri menegaskan, bila sanksi hanya berupa teguran, dikhawatirkan ketentuan untuk wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19 tidak akan diindahkan.

Bahkan akan banyak pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang akan terjadi kembali.

"Sebelum pandemi Covid-19, saat Pemilihan Umum 2019 telah banyak penyelenggara yang wafat karena kelelahan. Apalagi pandemi begini, berapa lagi angka kematian yang akan dihadapi? Pemerintah punya tugas berat, bagaimana tetap menjaga hak rakyat memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan sebelum sukseskan Pilkada," pesan Riri Damayanti.

Data terhimpun, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 lantaran mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali.

Meski tetap dilaksanakan, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam.

Dalam pertemuan tersebut juga kembali ditegaskan, larangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain. Kampanye didorong cukup menggunakan media daring.

Sebagai media kampanye, para pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2020 diwajibakan untuk menyertakan kampanye penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya.

Untuk sanksi diberikan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Para pemilih usia rentan terhadap Covid-19 diberikan pengaturan tata cara pemungutan suara dilakukan secara khusus.

Via Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00