Golkar Usung 5 Balon Bupati Petahana di Bengkulu

KBRN, Bengkulu : DPP Partai Golkar telah mengeluarkan sebanyak 156 Surat Keputusan (SK) rekomendasi, untuk bakal calon Kepala Daerah (Kada) yang akan maju pada Pilkada serentak tahun 2020.

Dari 156 SK rekomendasi dukungan politik itu, sebanyak 5 SK rekomendasi untuk bakal calon Bupati dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Kelima SK rekomendasi itu adalah, untuk incumbant Bupati Kaur Gusril Pausi, incumbant Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, incumbant Bupati Mukomuko Choirul Huda, incumbant Bupati Bengkulu Utara Mian dan incumbant Bupati Kepahiang Hidayatullah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Sumardi, ketika menyikapi keluarnya sejumlah rekomendasi DPP Partai Golkar untuk Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu.

“Dari lima SK rekomendasi itu, dua diantaranya merupakan kader Golkar. Sedangkan tiga balon kada lainnya adalah non kader,” jelas Sumardi, pada Senin, (13/7/2020) ditemui di gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Selain itu Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi ini mengaku, untuk SK rekomendasi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi yang juga Gubernur petahana Rohidin Mersyah, memang belum keluar. Tetapi diyakininya akan menyusul dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.

“Keyakinan kita SK rekomendasi kepada Pak Rohidin, karena beliau seorang incumbent,” kata Sumardi.

Lebih lanjut Sumardi menambahkan, dengan telah keluarkan SK rekomendasi calon Kada untuk 5 wilayah kabupaten dalam wilayah Provinsi Bengkulu ini, juga tidak akan berubah lagi, kecuali jika ada halangan yang bersifat fatal.

“Saya rasa SK rekomendasi itu tidak akan berubah, kecuali memang jika ada halangan lainnya,” terangnya.

Ditanya SK tersebut akan diserahkan ke masing-masing balon Kada, ia menyebutkan, pengurus partai masih membahasnya, apakah diserahkan langsung dengan diundang ke DPD Partai Golkar Provinsi atau cukup disampaikan pengurus partai masing-masing wilayah.

“Teknis penyerahan SK rekomendasi itu masih dibahas, karena segala kemungkinan diserahkan langsung atau cukup melalui pengurus partai di tingkat daerah, bisa saja terjadi nanti,” tutup Sumardi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00