Masyarakat Adat Enggano Minta Perlakuan Khusus pada Pemilu 2024

KBRN, Bengkulu : Masyarakat adat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu meminta adanya perlakuan khusus dalam Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 nanti.

Adanya permintaan khusus agar menggunakan hak pilihnya melalui sistem noken dan adanya daerah pemilihan (dapil) khusus, sehingga sama dengan Provinsi Papua, telah dideklarasikan masyarakat adat Enggano pada Rabu, (20/10/2021), pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah adat Suku Kauno, Desa Meok, Kecamatan Enggano.

"Kita, (masyarakat adat Enggano, red), sudah mendeklarasikan untuk meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten Bengkulu Utara, agar dalam Pileg 2024 nanti, khususnya di Kecamatan Enggano, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dapat menggunakan hak pilihnya melalui sistem noken, seperti di Provinsi Papua," ungkap Ketua Lembaga Adat Pulau Enggano, Pabuki, Harun Kaarubi, dalam keterangan videonya yang diterima pada Rabu, (20/10/2021), malam.

Menurut Harun Kaarubi, permintaan menggunakan hak pilih melalui sistem noken pada Pileg 2024 mendatang, bertujuan agar masyarakat adat Pulau Enggano bisa duduk di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Provinsi Bengkulu.

"Hasil kesepakatan musyawarah Ketua Suku lembaga Adat Pulau Enggano, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat pada tanggal 16 Oktober 2021, sepakat Reddy Heloman, S.Sos sebagai calon DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dapil Enggano. Kemudian disepakati atau tidak sistem noken oleh KPU RI maka tetap saudara Reddy Heloman sebagai calon tunggal DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dapil Enggano," terangnya.

Lebih lanjut ditambahkan, dalam deklarasi tersebut, masyarakat adat Enggano yang berada di Pulau terpencil, terluar dan terisolir yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah ketika menyikapi aspirasi masyarakat adat Enggano membenarkan, pihaknya sudah menerima surat tembusan dan laporan dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara terhadap permintaan masyarakat adat Enggano.

Terlebih untuk merealisasikannya, harus mengacu pada aturan berlaku. Belum lagi sepengetahuannya, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 7 prinsip yang harus terpenuhi, jika memang Kecamatan Enggano menginginkan menjadi satu dapil, serta sistem noken.

“Sepengetahuan kita dengan mengacu pada aturan berlaku, penyelenggaraan Pemilu yang berbeda atau ada ke-khususan,untuk wilayah Provinsi Aceh dan Papua, termasuk di DKI Jakarta. Dengan itu, permintaan tersebut sulit terlaksana,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00