PKB Kabupaten dan Kota Diminta Kawal Tindaklanjuti Perpres 82

KBRN, Bengkulu : Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tersebar di 10 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu, diminta mengawal tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI No 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren.

"Sebetulnya ini instruksi DPP PKB berkenaan dengan terbitnya Perpres No 82 tahun 2021 tersebut, sudah kita layangkan dalam bentuk surat kepada masing-masing DPC kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu agar mengawal tindaklanjutnya di daerah," ungkap Sekretaris DPW PKB Provinsi Bengkulu Suimi Fales dalam keterangannya.

Menurut Suimi, masing-masing DPC PKB diminta untuk menyelenggarakan tasyakuran bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dengan juga melibatkan Pondok Pesantren (Ponpes) di masing-masing kabupaten/kota. Dalam tasyakuran jelas, temanya menindaklanjuti Perpres No 82 tahun 2021 tersebut.

"Sebagaimana yang tertuang dalam Perpres itu, pendanaan penyelenggaraan pesantren di kelola untuk pengembangan fungsi pesantren diantaranya fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber pendanaann yakni masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sedangkan untuk sumber lain yang dianggap sah dan tidak mengikat, serta dana abadi pesantren," jelasnya pada Rabu, (22/9/2021).

Lebih lanjut ditambahkan, setelah Perpres ini diterbitkan, yang paling menyita perhatian adalah dana abadi pesantren. Dimana dana abadi merupakan hasil investasi yang nantinya digunakan untuk pengembangan pendidikan di lingkungan pesantren.

"Dalam realisasinya, dana itu investasi dari Kementerian Keuangan RI. Sistem pengelolaannya dengan mengalokasikan anggaran setiap tahun, kemudian barulah bunganya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan pendidikan," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00