Sidang DKPP, Pengaduan Ujang-Firdaus Memasuki Babak Baru

KBRN, Bengkulu : Pengaduan Ujang-Firdaus selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang melalui kuasa hukumnya, Nasarudin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepahiang dalam memverifikasi atau memvalidasi data pasangan calon (paslon), memasuki babak baru.

Dalam persidangan di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada Jum'at, (16/4/2021) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, yakni pihak pengadu, Rustam Efendi, Edi Sunandar, alumni SMA 1 Kabupaten Kepahiang, dan pihak terkait Kepala Sekolah SMA 1 Kepahiang, Bawaslu Kepahiang, Kantor Kemenag Kepahiang serta menguji alat bukti mengungkap fakta baru.

Pertama, salah seorang anggota KPU membeberkan bahwa dalam memverifikasi berkas pencalonan paslon pada Pilkada Kepahiang tahun 2020 lalu, dilakukan oleh staf KPU, dan bukanlah dari unsur Anggota KPU. Dengan itu, mendapat respon keras DKPP RI melalui Majelis Hakim yang diketuai Didik Suprianto. Bahkan Majelis Hakim memberikan teguran keras terhadap KPU Kepahiang.

Fakta lainnya dalam persidangan tersebut, Kepala Sekolah SMA 1 Kepahiang selaku saksi menyebutkan bahwa pada tahun 2005 silam, ruang Tata Usaha (TU) dan ruang Kepala Sekolah SMA 1 Kepahiang mengalami kebakaran, sehingga para ijazah siswa-siswi dalam ruangan tersebut, juga ikut terbakar, termasuk ijazah atas nama Zurdinata. Nasarudin, kuasa hukum Ujang-Firdaus menyampaikan, fakta dipersidangan bahwa memang persoalan yang paling mendasar adalah tidak bisa dihadirkannya alat bukti oleh pihak SMA 1 Kepahiang, yakni buku induk siswa atau Nomor Induk Siswa (NIS). "Inilah yang menjadi persoalan, mengapa dari pihak Sekolah SMA 1 Kepahiang tidak bisa membuktikan, karena ijazah tersebut pernah terbakar dalam kebakaran SMA 1 Kepahiang tahun 2005 silam, dan hari ini terbukalah dalam persidangan," ujarnya. Nasarudin menambahkan, pihaknya sebagain pengadu juga mempertanyakan apa hasil dari penyelidikan dan penyidikan di tahun 2005 lalu. Bahkan apakah di sengaja ataupun di sengaja terhadap kebakaran sekolah dimaksud. Mengingat pihaknya menilai sekolah itu hanya bidang-bidang khusus yang terbakar, dan tepatnya lagi ijazah yang bersangkutan (Zurdinata,red) yang diarsipkan.

"Ini sebuah catatan buat kita dalam persidangan, karena kami juga baru tahu bahwa tahun 2005 SMA 1 Kepahiang pernah terbakar," kata Nasarudin usai persidangan.

Selain itu disebutkan, karena pihaknya mempersoalkan dalam pengaduan ini terhadap penulisan abjad antara Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Zurdinata. Baik itu ijazah SD yang diabjadkan Surdinata dan ijazah SMP, SMA, S1 diabjadkan Zurdinata.

"Hari ini betul-betul membuktikan Kepala Sekolah SD-nya menunjukkan bahwa ini buku siswanya dan kami rasa itu clear. Jadi memang, secara teknis syarat-syarat verifikasi betul-betul dilakukan. Tetapi yang paling menonjol adalah ijazah SMA yang bersangkutan, dan hingga persidangan ditutup tidak juga bisa membuktikan atau menunjukkan Buku Induk Siswa tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kepahiang Mirzan Pranoto Hidayat membantah tudingan pengadu. Pasalnya apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan pihaknya juga menghormati proses hukum serta menyerahkan sepenuhnya ke Majelis DKPP.

"Kami meyakini bawah apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur, dan juga tudingan dari pihak pengadu ini tidak benar. Kami menghormati proses hokum dan sepenuhnya menyerahkan ke Majelis DKPP," sebutnya.

Sementara persoalan ada keterangan saksi bahwa tahun 2005 ijazah yang bersangkutan ikut terbakar, dan bagaimana proses pengusutan kebakaran? Hidayat menegaskan pihaknya tidak memiliki ranah tersebut. Tetapi yang dilakukan pihaknya adalah melakukan klarifikasi terhadap syarat para calon, minimal syaratnya adalah ijazah SMA yang bersangkutan diverifikasi.

“Dari hasil klarifikasi kami bahwa Kepala Sekolah mengatakan nama yang ada di ijazah sah dan sama dengan yang ada di E-KTP serta ijazah tersebut dikeluarkan oleh SMA 1 Kepahiang, dan itu cukup bagi kami," tandasnya.

Untuk diketahui, Ujang-Firdaus melalui kuasa hukumnya Nasarudin resmi melayangkan pengaduan ke DKPP RI pada 13 Februari 2021, mengenai keputusan KPU Kepahiang terkait penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang nomor urut 2 Hidayatullah Sjahid dan Zurdinata yang dinilai cacat adminitrasi.

Dalam pengaduan itu, pihak Nasarudin juga berkeyakinan akan berlanjut, sebab, alat bukti kongkrit salah satunya ijazah SMA Zurdinata yang di duga cacat adminitrasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00