Polda Naikkan Status Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Menjadi Penyidikan

BENGKULU, KBRN– Proses pengusutan dugaan korupsi dana hibah KONI memasuki tahap baru. Setelah proses penyelidikan (lid) selama satu bulan terakhir, sejak Jumat (26/2) Polda Bengkulu melalui Direskrimsus menaikkan statusnya menjadi penyidikan (dik).

Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes. Pol. Dolifar Manurung, S.IK ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. “Iya benar kita sudah naikan status kasus dana KONI menjadi penyidikan,” kata Manurung singkat.

Meski statusnya sudah naik ke dik, polisi belum menetapkan seorang pun tersangka. Soal itu Kombes Manurung mengatakan belum bisa berkomentrar banyak. Alasannya, pihaknya masih melakukan pendalaman. 

Sementara itu, selama kasus ini dilidik tercatat ada beberapa orang yang dimintai keterangannya. Di antaranya, Ketua KONI Provinsi Bengkulu, Mufran Imron, Wakil Ketua KONI Sekaligus Presiden Binaraga, Irwan Alwi, Bendahara Karate, Reni Sukma, Bendahara KONI, Trisusanti, Sekjen Asprov PSSI Provinsi Bengkulu, Audi. 

Lalu Sekretaris Muaythai, Ketua Harian Panjat Tebing, Apan Setiawan, dan Edwar Samsi, S.IP, MM selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Panjat Indoensia dan lainnya. 

Seperti dilansir, dana hibah untuk KONI Rp 15 miliar yang diusut, diantaranya diperuntukkan bagi pembinaan masing-masing cabor saat menghadapi Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) ke-10 tahun 2019. Jumlahnya rata-rata Rp 250 juta.

Namun dana yang diterima pengurus masing-masing cabor rata-rata baru Rp 40 juta.  Selain itu, Polda juga mendalami soal dana reward bagi atlet yang meraih medali di

Porwil ke-10, yang diduga belum semuanya dibayarkan dan diterima atlet berprestasi. Serta dana kegiatan persiapan mengikuti PON di Papua tahun 2020 lalu. 

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler mengatakan, kendati KONI terbelit masalah, seharusnya tetap memperhatikan persiapan PON Papua 2021 dan pembinaan di cabor-cabor.

"Jangan korbankan olahraga-nya gara-gara individunya. Kan tidak semua orang yang dipanggil. Penguruspengurus Pengprov juga jangan sampai larut dalam masalah ini. Kalau memang tidak salah, ya biasa-biasa saja menghadapinya," kata Dempo.

Soal ketersediaan anggaran persiapan PON, Dempo mengakui memang belum ada kepastian. Selain masih dalam pembahasan ditambah masalah yang membelit KONI, baru-baru ini Menteri Keuangan RI juga telah meminta refocusing anggaran empat persen.

"Sehingga semua anggaran provinsi masih dalam tahap evaluasi. Kita belum tahu anggaran mana saja yang direfocusing," katanya.

Karena itu, kata Dempo, setelah proses refocusing lah dirinya baru bisa membantu mengawal untuk memastikan anggaran untuk kepentingan olahraga tersebut dialokasikan.

Menurut Dempo, jika nantinya alokasi dana di APBD masih terkendala juga maka bisa saja solusinya dengan meminta dukungan anggaran CSR sejumlah perusahaan yang ada di Bengkulu.

Terpisah, salah satu pengurus cabor, yakni Binpres Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Provinsi Bengkulu Hengky mengatakan, untuk dukungan anggaran bagi atlet panjat tebing sendiri kini menggunakan dana mandiri atau pribadi. Ia mengaku kasus yang mendera KONI Bengkulu saat ini sedikit banyak memang mempengaruhi.

"Kalau mengganggu ya sangat menggangu. Sebab mestinya kan ada bantuan anggaran ke cabor untuk persiapan PON ini. Makanya untuk program pelatihan sendiri kami tekankan ke pelatih karena dari KONI belum ada pemusatan pelatihan. Termasuk anggaran dari kantong pribadi. Ada adanya," ungkap Hengky.

Menurut Hengky, mesti tengah dibelit masalah, idealnya KONI tetap menjalankan kewajibannya untuk mendukung agenda cabang olahraga. Tidak terkesan membiarkan urusan pembinaan hanya kepada pengurus cabor. "Kami seperti anak kehilangan induk," imbuhnya.

Dikatakannya, terkait persiapan ke PON, bantuan anggaran dari KONI bagi cabor Panjat Tebing sejak 2020 hingga saat ini belum pernah ada. Namun karena sudah menjadi tanggung jawab, program pembinaan Panjat Tebing tetap berjalan. Termasuk mengupayakan dukungan pihak lain atau disebut bapak asuh.

Kata Hengky, Panjat Tebing sendiri sudah memastikan dua atletnya lolos PON. Mereka turun di nomor speed world record perorangan putra atas nama Riski Andika Yulio Prasetyo dan boulder perorangan putra atas nama Moch Sholekan Fajar Soni.

Saat ini atletnya sendiri masih berada di luar daerah. Untuk memastikan atlet masih terus berlatih atau tidak, ia mengaku mengkonfirmasi langsung ke pelatih.

Kondisi atlet di masa pandemi ini, kata Hengky, masih sehat. Tidak ada atlet yang terpapar corona. "Alhamdullilah, sampai saat ini mudah-mudahan masih sehat semua," katanya.

Terkait rencana Gubernur Bengkulu yang hanya akan mengirim cabor yang berpeluang besar meraih medali saja, Hengky berpendapat itu kebijakan atas pertimbangan kemampuan anggaran.

Pengprov FPTI sendiri, kata Hengky, belum menentukan sikap jika nantinya panjat tebing termasuk cabor yang batal berangkat ke PON Papua. Hanya saja pembicaraan soal itu sudah dibahas di tubuh FPTI.

"Hal terburuk yang harus kita terima adalah berangkat dengan dana mandiri. Pembicaraan langkah-langkah apa yang harus diambil jika nanti memang tak ada dukungan dana pemerintah juga sudah kita bahas," katanya.

Menurut Hengky, semua cabor punya mimpi dan kebanggaan yang serupa jika bisa lolos ke PON. Karenanya ia berharap semua atlet dari cabor yang sudah dapat tiket PON Papua bisa berangkat semua.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00