Ketua KONI Mangkir, Pengurus Cabor Diperiksa Ulang

BENGKULU, KBRN: Polda Bengkulu melalui Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) terus mendalami dugaan penyimpangan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 senilai Rp 15 milyar. Bahkan untuk ketiga kalinya sejumlah pengurus cabang olahraga kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Sementara Ketua KONI Bengkulu Mufran Imron yang juga kembali dipanggil malah mangkir.

Pantauan di Mapolda Bengkulu, sejak Selasa siang (23/2) dan Rabu (24/2), sejumlah pengurus cabang olahraga tingkat provinsi yang diperiksa penyidik Direskrimsus itu di antaranya Panjat

Tebing (FPTI), Sepak Bola (Asprov PSSI), Bulu Tangkis (PBSI), dan Muathai. Termasuk Wakil Ketua KONI Irwan Alwi yang juga pengurus PABBSI.

Kepada RRI, sejumlah pengurus cabang olahraga yang diperiksa mengakui mereka dimintai keterangan terkait anggaran bantuan bagi cabang olahraga dari KONI Bengkulu. Disebutkan,

mereka ditunjukkan item-item dalam alokasi bantuan ke cabor. Misalnya ada item biaya yang berbeda antara satu cabor dengan cabor lainnya. Ada cabor yang dianggarkan mencapai Rp 300 juta. Sementara cabor lainnya kurang dari Rp 300 juta.

"Jangankan menerima, tahu dan lihat proposalnya saja tidak pernah," ungkap sumber yang dikonfirmasi usai keluar dari ruang pemeriksaan itu.

Sementara dalam pemeriksaan awal, penyidik mencecar pengurus cabor dan pengurus teras KONI terkait anggaran reward bagi atlet berprestasi di Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) IX Sumatera tahun 2019 lalu.

Sebelumnya, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono melalui Direktur Direskrimsus Kombes Pol Dolifar Manurung menegaskan bahwa pengusutan dugaan penyimpangan dana hibah KONI akan terus dilakukan.

"Iya, masih dalam proses pemeriksaan kita," kata Manurung. "Dan akan kita usut tuntas," tegasnya, Senin (22/2) siang.

Ketua KONI Bengkulu Mufran Imron kepada sejumlah awak media yang menunggunya usai pemeriksaan terdahulu menjelaskan dana hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD). Semula senilai Rp 21 miliar lalu menjadi 15 miliar karena terjadi pemotongan imbas refocusing dan lain sebagainya. 

Ia mengakui, penggunaan dana tersebut berdasarkan dengan NPHD, ada yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak. Ia memastikan dana yang digunakan hanya untuk yang prioritas, salah satunya menghadapi PON 2021, pembinaan cabang olahraga dan atlet.

Kata Mufran, karena pandemi tidak semua dana Rp 15 miliar tersebut disalurkan. Salah satunya adalah untuk TC PON.  Pasalnya, syarat untuk TC PON di antaranya tempat harus steril, atlet dan pelatih steril dan karantina baru bisa melakukan TC. 

"Aturan tersebut sesuai dengan petunjuk KONI pusat. Provinsi Bengkulu tidak mungkin melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan lokasi dan pandemi yang belum berakhir," katanya.

Dikatakan Mufran, dana Rp 15 miliar itu jika tidak terpakai maka dikembalikan ke negara. Hanya saja berapa yang harus dikembalikan, ia mengaku saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh instansi terkait di Pemprov Bengkulu. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00