KONI dan Pengurus Cabor Dipanggil Polda

BENGKULU, KBRN: Sejumlah pengurus induk cabang olahraga di Bengkulu mengaku telah menerima surat pemanggilan dari penyidik Polda Bengkulu belum lama ini.

Hanya saja terkait urusan apa pemanggilan itu, sejumlah pengurus cabang olahraga yang dikonfirmasi RRI mengaku belum bisa memastikan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemanggilan itu terkait dengan anggaran bantuan bagi organisasi cabang-cabang olahraga dalam rangka menghadapi PORWIL ke-10 tahun 2019 lalu. Termasuk dana Rp 15 milyar di pos Bansos 2020.

Disebutkan, uang bantuan bagi cabor itu pernah dijanjikan Rp 250 juta. Namun dana yang dijanjikan itu belum diberikan secara penuh. Sumber RRI mengatakan, yang baru diterima baru Rp 40 juta.

"Kami sudah menanyakan berkali-kali. Namun sampai saat ini sisa dana yang dimaksud belum lagi diberikan," kata sumber RRI.

Ada juga yang menyebut pemanggilan itu erat kaitannya dengan reward bagi atlet yang meraih medali saat Pekan Olahraga Wilayah atau PORWIL ke-10 Tahun 2019 lalu yang diduga belum semuanya dibayarkan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KONI Bengkulu Irwan Alwi mengakui ada kabar pemanggilan oleh Polda itu. Sebab sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan pengurus cabor. 

Hanya saja, Irwan Alwi mengaku dirinya sendiri tidak ada menerima panggilan Polda tersebut. Surat panggilan dari Polda, kata Irwan Alwi, ditujukan ke Ketua KONI Bengkulu Mufron Imron.

Sudah Diperiksa

Sementara itu, Ketua Pengcab Panjat Tebing Provinsi Bengkulu Edwar Samsi telah memenuhi panggilan penyidik Polda Bengkulu tersebut, Rabu (13/01). Anggota DPRD Provinsi Bengkulu itu memenuhi panggilan sekitar pukul 09.00 WIB.

Dikonfirmasi usai memberi keterangan, Edwar mengatakan, pemanggilan itu terkait indikasi korupsi dalam pengelolaan dana hibah KONI tahun anggaran 2019 terkait PORWIL dan dana bansos tahun anggaran 2020.

Beberapa hal yang disinggung dalam pemeriksaan, kata Edwar, adalah soal bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi di PORWIL dan terkait biaya TC untuk PON Papua.

Edwar mengaku tak mengetahui banyak persoalan tersebut. Alasannya, selain dirinya baru menerima SK sebagai Pengurus Panjat Tebing Bengkulu per 27 Februari 2020, usulan anggaran yang disampaikan cabor Panjat Tebing untuk TC atletnya di Probolinggo ke KONI Bengkulu sendiri belum pernah diakomodir.

Masih Lidik

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Dolifar Manurung SIK mengakui pihaknya sudah memanggil sejumlah pengurus cabang olahraga. Namun karena masih dalam status penyelidikan, ia enggan memberi keterangan lebih jauh. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00