Perizinan Perumahan Grand Korpri Bentiring Disebut Sah Secara Hukum

KBRN, Bengkulu : Menjawab adanya sangkaan/dugaan telah terjadi tindak pidana penghilangan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, berupa tanah dikawasan hunian Korpri yang saat ini telah masuk pada tahap Penyidikan pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang didasari atas laporan masyarakat, telah membuat beberapa pihak memberikan respon. Salah satunya pihak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.

Kuasa Hukum PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, Deden Abdul Hakim, SH menyebutkan, pada prinsipnya kliennya PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu merupakan sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan program Pemerintah Pusat, berupa pembangunan dan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tepatnya 1 juta rumah.

Artinya, dalam hal melaksanakan program pemerintah, kliennya dipastikan tidak semata profit oriented, tetapi juga ada pelaksanaan kegiatan sosial bagi masyarakat.

Kemudian, PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu selalu ta’at dan patuh pada aturan yang berlaku, terutama dalam mengembangkan sebuah kawasan hunian MBR, dengan didahului adanya permohonan-permohonan izin.

Lalu, dimulai dengan adanya rapat gabungan pihak-pihak terkait, seperti pihak Pemkot dengan diwakili oleh Dinas Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain, termasuk didalamnya klien-nya pihak PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, hingga pihak-pihak pemangku kebijakan menerbitkan rekomendasi, dalam bentuk Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 226 Tahun 2016, tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan Grand Korpri Bentiring sebanyak 429 unit kepada PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, dan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 227 Tahun 2017 tentang pemberian izin lingkungan kepada PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu, atas usaha dan/atau kegiatan perumahan Grand Korpri Bentiring, di jalan Korpri Raya Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

“Perlu juga semua ketahui, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai dasar penguasaan/pengelolaan atas tanah pun telah ada atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu. Jadi, klien kami (PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu,red) dalam mengembangkan kawasan hunian, telah sah memiliki dasar hukum dalam menjalan kegiatannya,” ujar Deden, Kamis, (9/7/2020).

Deden menerangkan, dalam perjalanan di tahun 2017, kliennya juga telah menanyakan terkait status lokasi/lahan ke BPKAD Kota Bengkulu melalui surat Nomor 018/TPMB/2017, perihal kepastian lahan perumahan Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring.

Apalagi dalam balasannya, dengan surat Nomor 028/458/B.III/BPKAD/2017 perihal kepastian lahan perumahan Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring yang menyebutkan, bahwa lahan berdasarkan Sertifikat tersebut, tidak tercatat dalam Simda BMD Pemerintah Kota Bengkulu. Sehingga kliennya mempertanyakan pernyataan saudara “Heri Ifzan” selaku mantan Ketua Pansus Aset Pemkot, yang mengutarakan lahan Korpri merupakan Aset Pemkot Bengkulu.

“Justru kami mempertanyakan, apakah hasil kesimpulan Pansus tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu? Sehingga kami pun mempertanyakan lebih lanjut. Jikalau pernah beli atau ganti rugi, tindaklanjut dari pembelian pakai APBD itu apa? Kalau hibah, surat hibahnya mana? Apakah telah pula disertifikatkan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan dasar yang seharusnya terjawab, jika betul apa yang disangka atau yang dilaporkan itu benar. Semestinya jangan sampai dengan bermodalkan Peta Wilayah dan/atau kuitansi ganti kerugian sudah meng-klaim itu milik suatu pihak. Apakah sudah dapat dipastikan kuitansi ganti kerugian tersebut yang lokasinya adalah lahan yang diberikan izin untuk PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu? Untuk itu, persoalan ini harus dikaji secara mendalam, karena jangan sampai mendzolimi kliennya,” papar Deden.

Lebih lanjut Deden menambahkan, pengurus kliennya juga merupakan orang-orang yang telah berpengalaman dalam usaha perumahan. Sehingga sangat kecil kemungkinan gegabah/serampangan melakukan kegiatannya, tanpa adanya suatu kepastian hukum atas suatu tanah.

“Hingga saat ini, klien kami memegang teguh prinsip dan hak pengelolaan atas tanah/lahan, karena dokumen hukum yang diberikan yang saat ini dimiliki. Klien kami justru khawatir masyarakat/konsumen yang berada dihunian Grand Korpri Bentiring justru merasa cemas, sebab aset yang terancam. Bahkan sesuai kapasitas sudah menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat/konsumen atas adanya persoalan ini. Selanjutnya juga telah menunjukkan dokumen hukum pengelolaan/pengembangan lahan. Alhamdulillah, masyarakat/konsumen yang saat ini menempati hunian merasa apa yang dilakukan klien kami, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tutup Deden.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00