Legislator : Pelantikan Kepala Desa Tersangka Korupsi di Bengkulu Sesuai Prosedur

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa

KBRN, Bengkulu :  Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Desmond J Mahesa menyebutkan pelantikan kepala desa (Kades) berinisial "P" di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang ditersandung kasus korupsi replanting sawit sudah sesuai aturan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017, kata Mahesa, pelantikan sang Kades terpilih pada Pilkades Bengkulu Utara Juli meski telah ditetakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sesuai prosedur. 

"Walaupun dilantik, Kades itu sudah ditetapkan tersangka. Tinggal proses hukumnya," kata Mahesa, usai Reses di Kota Bengkulu, Senin (8/8/2022). 

Mahesa juga menganggap pelaksanaan pelantikan sudah sesuai prosedur hukum dan pengangkatan Kepala Desa. 

Sehingga apabila Kades P dalam proses persidangan nantinya terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi terpidana, maka statusnya akan dicopot.

"Kalau Nanti terbukti terpidana, maka pelantikan apapun, sudah menjadi Kades pun bisa diberhentikan. Kita ikuti saja proses hukumnya," kata dia.

P ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga rekannya dalam korupsi dana peremajaan kelapa sawit dengan kerugian yang dialami negara mencapai Rp 150 miliar.

P pun dilantik sebagai Kepala Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu pada Rabu (3/8/2022) melalui zoom meeting oleh Bupati Bengkulu Utara.

Saat ini keberadaan P masih menjalani penahanan di Rutan Kepolisian Daerah Bengkulu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar