Legislator Dorong Restorative Justice Atas Penangkapan 40 Petani Mukomuko

Badrun Hasani

KBRN, Bengkulu : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan (Dapil) Mukomuko Badrun Hasani mendorong upaya keadilan restoratif atau restorative justice atas penangkapan dan penetapan tersangka 40 petani Mukomuko imbas dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT Dharia Darma Pratam (DDP). 

Saat ini pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan pendekatan restorative justice, dilakukan perdamaian dengan berbagai pihak agar kasus ditetapkannya 40 petani sebagai tersangka tidak berlanjut ke pengadilan. 

“Kami sudah melakukan pertemuan kepada pihak Polda Bengkulu. Saat ini kami menunggu hasil rundingan 40 petani itu, Insyaallah akan diupayakan diselesaikan dengan cara restorative justice agar persoalan ini tidak berlanjut ke pengadilan,” ungkap Badrun, Kamis (19/5/2022). 

Dijelaskannya langkah ini merupakan ruang yang diberikan oleh Kapolri selain memang sebelumnya sudah ada pembicaraan antara pemerintah dan pihak kepolisian supaya 40 orang ini tidak belanjut ke pengadilan. 

“Pendekatan ini yang diberikan ruang oleh Kapolri supaya kasus tidak berlanjut ke pengadilan. Wakapolda sudah berkunjung ke Polres Mukomuko untuk membicarakan restorative justice terhadap ke 40 petani tersebut,” jelasnya. 

Badrun Hasani sebagai wakil rakyat Dapil Mukomuko ia merupakan juga asli kelahiran dari Mukomuko mengapresiasi seluruh pihak yang empati dan telah membantu masyarakat termasuk juga kepada Gubernur Bengkulu.  

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terhadap persoalan 40 Petani warga Mukomuko, termasuk juga kepada Pak Gubernur Bengkulu sebagai perwakilan Masyarakat dan Bupati Mukomuko serta pejabat yang lainnya.” Katanya. 

Tidak itu saja, ia juga menjelaskan perihal personal utama didalam penangkapan 40 petani di Mukomuko yang harus benar-benar diselesaikan, karena poin terpenting adalah menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. 

“Lalu persoalan yang terjadi hari ini sebenarnya merupakan akses, pokok permasalahan utama adalah sengketa lahan, ini mestinya yang harus kita selesaikan setelah proses hukum selesai. Isyaallah ini telah diberikan ruang oleh Pak Gubernur,” sampainya. 

Badrun berharap ini dapat menjadi pembelajaran bersama agar tidak terjadi hal serupa di lemudian hari.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar