Pekan Ini Polda Kirim Berkas  Perkara Korupsi di DPRD Seluma ke JPU

BENGKULU, KBRN: Proses penyidikan perkara korupsi di DPRD Seluma masih berlanjut di Polda Bengkulu. Bahkan jika tak ada kendala, penyidik Direskrimsus yang menangani perkara ini akan menyampaikan berkas tiga tersangka ke jaksa penuntut umum atau JPU Kejati Bengkulu.

"Rencana kita Senin. Tapi karena libur kita jadwalkan Selasa tanggal 17 Mei berkasnya kita kirim ke JPU," ujar Direktur Direskrimsus Polda Bengkulu Kombes Aries Andi kepada wartawan belum lama ini di Mapolda Bengkulu terkait perkembangan perkara.

Kombes Aries menjelaskan, berkas perkara yang akan disampaikan ke JPU itu terdiri dari tiga tersangka, yakni anggota DPRD Seluma yang saat anggaran itu berjalan menjabat sebagai unsur pimpinan.

"Kita harapkan setelah dikirim bisa diperiksa. Kalau masih ada kekurangan akan segera kita lengkapi dan kalau sudah dinyatakan lengkap bisa segera dilanjutkan dengan tahap dua yakni penyerahan berkas lengkap dan tersangkanya," ujar Aries.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana rutin dan BBM di Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2019 yang ditangani Polda Bengkulu ini merupakan pengembangan perkara serupa yang telah menjerat tiga pejabat Sekretariat DPRD Seluma sebelumnya. Mereka bahkan sudah divonis bersalah. 

Polda Bengkulu telah lalu menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah anggota DPRD Seluma dan juga merupakan unsur pimpinan saat anggaran digunakan.

Saat ini, dua orang masih menjabat anggota dan unsur pimpinan. Sementara seorang lagi sudah tidak aktif dan dia adalah mantan ketua DPRD Seluma. Ketiga tersangka itu masing-masing berinisial HT, UL dan OF. 

HT adalah mantan ketua DPRD Seluma. Kala itu, ia duduk di DPRD Seluma dari Partai NasDem. Sementara UL adalah politisi Golkar. Dalam kasus ini ia adalah wakil ketua II. UL sendiri kini menjabat wakil ketua II DPRD Seluma. 

Sementara OF saat itu menjabat wakil ketua I. Kini, politisi sekaligus ketua DPD Partai Gerindra Seluma ini hanya menjabat sebagai anggota.

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil audit BPKP, kerugian negara dalam perkara ini lebih dari Rp 986 juta. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar