Korupsi di Bawaslu Kaur: Bendahara 'Susul' Kepala Sekretariat Jadi Tahanan Jaksa

BENGKULU, KBRN: Proses penyidikan perkara dugaan korupsi di Bawaslu Kaur oleh Kejari Kaur terus bergulir. Setelah menetapkan dan menahan RD selaku kepala Sekretariat Bawaslu pada 2018 sekaligus PPK Bawaslu Kaur beberapa waktu lalu, kini RD sebagai bendahara juga telah ditahan. Sebelumnya saat ditetapkan sebagai tersangka bersama RD, SA tak ditahan karena berada di luar daerah.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Kaur menetapkan RD dan SA sebagai tersangka atas kasus dugaan pidana korupsi penyalahgunaan anggaran sosialisasi dan pengadaan alat kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Kaur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Ristianti Andriani, mengatakan, anggaran yang dikorupsi itu merupakan anggaran tahun 2018 dan 2019, yakni dana sosialisasi yang meliputi anggaran sewa gedung dan belanja alat kantor tahun 2019 senilai Rp 630 juta dan anggaran sewa dan pengadaan meubelair tahun 2018 Rp 1 milyar dan anggaran pengembangan pengawasan pemilu partisipatif (2018) Rp 258.750.000. 

"Totalnya lebih Rp 4 milyar," ungkap Ristianti. 

Dikatakan Ristianti, Kejari Kaur juga sudah menyita dua ratus lebih dokumen. Termasuk telah mengetahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. RD sendiri, kata Ristianti, baru mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 juta lebih. Adapun total kerugian yang sudah dikembalikan mencapai Rp 25 juta. Masing-masing dari Kecamatan Semidang Gumay Rp 8 juta; Maje Rp 9,7 juta; dan Nasal Rp 7,8 juta.

Ristianti Andriani mengatakan untuk indikasi kerugian negara yang ditimbulkan saat ini masih dalam perhitungan Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kaur.

Ia mengatakan, tersangka SA sendiri akan ditahan selama 20 hari di Rutan Manna untuk dilakukan proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Sedangkan tersangka RD dilakukan pemindahan penahanan dari Polres Kaur ke Rutan Manna.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kaur telah melakukan pemanggilan secara intensif dan meminta keterangan beberapa saksi dalam dugaan perkara tersebut.

Kasus korupsi ini berawal dari laporan masyarakat terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 2018/2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kaur.

Saat dilakukan pemeriksaan, keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kemudian, Pasal 3 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Serta pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar