Bupati Benteng Penuhi Panggilan Penyidik

BENGKULU, KBRN: Setelah tak hadir memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada pekan lalu, Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, akhirnya memenuhi panggilan kedua, Senin (24/1). 

Direskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Aries Andhi kepada RRI menjelaskan, FR dimintai keterangan terkait laporan dugaan korupsi perizinan tambang batubara. Statusnya adalah sebagai saksi. 

Saat disinggung terkait kerugian negara, Kombes Aries mengatakan masih dalam proses penyelidikan. 

Padahal sebelumnya Aries pernah mengatakan adanya SK ilegal dalam dokumen perizinan tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang cukup fantastis: Rp 1 trilyun.

Dikatakan Aries Andhi, dengan adanya cacat formil dan meteril maka patut diduga yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. 

Aries Andhi mengatakan, berdasarkan data yang ada di lapangan, hasil produksi dari pertambangan tersebut pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 953.657,5 Mega Ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 544.653.726.851. 

“Kalau kacamata saya dengan nilai yang ada produksi hampir 1 juta ton dengan masa penambangan tahun 2017-2019, maka kali kan sendiri dengan harga yang sekarang,” tutup Kombes Pol Aries Andhi.

Sebelumnya, penyidik juga telah meminta keterangan Nurul Aulia, pemilik PT Borneo, selaku pemegang saham terbesar di PT Bara Mega Quantum atau BMQ.

Kepada wartawan usai memberikan keterangan kepada penyidik di Mapolda Bengkulu, Selasa (4/1), Nurul mengaku diminta menjelaskan terkait penerbitan awal izin usaha pertambangan atau IUP. Ia mengatakan, IUP yang dimiliki PT BMQ sendiri mencapai 1998 hektar.

Nurul mengatakan, perkara muncul ketika ada permohonan perpanjangan IUP BMQ yang berakhir pada tahun 2020 dan masih bisa diperpanjang hingga 2021. Namun dalam dokumen permohonan perpanjangan itu ada disisipkan SK Bupati Bengkulu Tengah Nomor 267 yang diterbitkan pada tahun 2010.

Menurut Nurul, pihaknya tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan IUP dengan menyertakan SK 267. SK 267 itu, kata Nurul, diduga ilegal karena dimasukkan ke surat permohonan perpanjangan IUP oleh pihak DN. Luas lahan yang digarap DN sekitar 180 hektar, imbuhnya. "Saya tidak tahu pelakunya siapa, yang jelas dari pihak Dinmar," kata Nurul.

Nurul mengatakan, pihaknya baru menyadari ada SK ilegal di lembar negara IUP itu beberapa tahun ke belakang. PT Borneo sendiri, kata dia, baru dalam proses memperpanjang perizinan yang berakhir di tahun 2020 namun masih bisa diproses tahun 2021.

Yang menarik, kata Nurul, pernah dalam rapat Forkopimda yang menyatakan SK itu ilegal. "Termasuk Bupati Benteng sudah pernah menyatakan surat itu tidak sesuai aturan, sehingga meminta Gubenur Bengkulu meninjau ulang. Apalagi registernya hanya dengan pensil," tandas Nurul.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar