Pemecatan Dinilai Unprosedural, 2 Kades di Mukomuko Cari Keadilan di PTUN

KBRN, Bengkulu : Pemecatan 2 Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Mukomuko, dinilai unprosedural.

Dimana pemecatan Kades Pondok Baru, Suswandi berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No 100-234 tahun 2021, dengan alasan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD). Sedangkan Kades Selagan Jaya, Sumanto, dengan keputusan No 100-233 tahun 2021, dengan alasan diduga terlibat politik praktis saat Pilkada lalu, disinyalir tidak mengedepankan praduga tidak bersalah.

Oleh karena itu guna mencari keadilan, kedua Kades tersebut saat ini telah melayangkan gugatan dan menjalani sidang-sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

Penasehat Hukum (PH) kedua kades Rendra Edwar, SH, menyatakan, dari aspek kewenangan, memang seorang Bupati memiliki kewenangan untuk memecat seorang Kades.

Hanya saja, dalam pemecatan harus memiliki dasar yang kuat, dan juga mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga tidak ujuk-ujuk begitu saja melakukan pemecatan.

Seperti, pemecatan terhadap Kades Pondok Baru, dasar pemecatannya karena dugaan penyelewengan Dana Desa (DD, harusnya kalau memang ada penyelewengan, harus dibuktikan dulu pidananya. Tapi faktanya tidak, dan berbekal laporan dari sekolompok masyarakat langsung melakukan pemecatan terhadap kliennya (Suswandi, red).

Kemudian Kades Selagan Jaya yang diduga terlibat politik praktis saat Pilkada lalu, tanpa proses dan mekanisme, dipecat begitu saja.

“Kita menilai pemecatan itu unprosedural dan cacat mekanisme, sehingga kita optimis memang dalam perkara yang digulirkan di PTUN ini," ujar Rendra disela-sela menunggu persidangan gugatan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada Kamis, (2/12/2021).

Sementara itu, eks Kades Pondok Baru, Suswandi mengaku, gugatan yang disampaikan pihaknya karena mengharapkan keadilan. Apalagi dasar pemecatan diirnya tidak masuk akal. Terlebih selama mejabat kades, ia tidak pernah diperiksa, diaudit, ataupun dipanggil terkait indikasi penyelewengan DD.

“Tiba-tiba, pada tanggal 14 Juli lalu, saya menerima surat pemberhentian sebagai Kades, dimana surat itu tertanggal 30 Juni. Rentang waktu dari tanggal surat pemecatan dengan di terima, masih aktif sebagai kades. Pada waktu bersamaan ada 3 kades defenitif dan 1 kades Pjs yang dipecat," bebernya.

Senada dengan itu, eks Kades Selagan Jaya, Sumanto menyampaikan, gugatan yang disampaikannya ke PTUN, juga bertujuan untuk mencari keadilan. Apalagi ini menyangkut politik Pilkada 2020 lalu, yang waktu dirinya sama sekali tidak pernah mengkampanyekan kandidat tertentu. Tetapi hanya mengimbau masyarakat jangan sampai terlibat jual beli suara.

“Terkait masalah itu, saya memang sempat dipanggil Panwascam satu kali. Saat dipanggil sama sekali tidak pernah dimintai keterangan. Tahu-tahu tanggal 15 Juli 2021 lalu, saya menerima surat pemberhentian, sehingga ini terkesan janggal, makanya saya melayangkan gugatan terhadap keputusan Bupati tersebut," kata Sumanto.

Dibagian lain, terkait pemecatan Suswandi sebagai Kades Pondok Baru dan Sumanto dari Kades Selagan Jaya Kabupaten Mukomuko, membuat Pemuda desa Pondok Baru dan BPD Selagan Jaya, turut angkat bicara.

Bahkan keduanya turut menilai jika pemecatan terhadap kedua kades yang dilakukan Bupati Mukomuko tersebut terkesan ada kejanggalan.

Pemuda desa Pondok Baru, Mansuri mengaku prihatin dengan pemecatan Suswandi sebagai Kades Pondok Baru. Bahkan dirinya sempat langsung menemui Bupati Mukomuko untuk membicarakan soal pemecatan tersebut.

"Sudah sepatutnya Bupati memediasi ketika ada polemik ditingkat desa, yang memang tidak terselesaikan. Tapi waktu itu yang diterima jawaban yang terkesan arogan dari seorang Bupati. Apalagi kita dituding ikut-ikutan membela kades. Padahal maksud kita itu dimediasi dulu sebelum dipecat," jelasnya

Disamping itu, Ketua BPD Selagan Jaya, Candra Setiawan, menyebutkan pemecatan Sumanto sebagai Kades Selaga Jaya terkesan janggal, yang secara tidak langsung jika pemecatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Apalagi jika memang Sumantobersalah, harusnya dipanggil dan dibina terlebih dahulu dan tidak langsung main pecat saja.

"Negara kita ini memiliki pearaturan, dan dalam pemecatan seorang kades pun harus ada mekanismenya. Ini Pak Sumanto tanpa dipanggil, atapupun diperiksa secara langsung oleh Inspektorat langsung dipecat begitu saja. Jadi kita bingung juga apa yang menjadi landasan pemecatan. Terus terang saja, kita juga sempat kaget ketika menerima tembusan surat pemberhentian kades," tukasnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Bupati Mukomuko terkait pemecatan 2 kades tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar