Oknum Polisi Tersangka Pemalsuan Dokumen Tanah di Lebong

BENGKULU, KBRN: Kasus dugaan mafia tanah di wilayah Kabupaten Lebong memasuki babak baru. Polda Bengkulu yang menangani perkara ini sudah menetapkan seorang tersangka yang diduga melakukan pemalsuan dokumen. Ironisnya, tersangka adalah oknum polisi aktif yang bertugas di Polres Lebong.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Bengkulu Kombes Pol Teddy Suhendyawan kepada RRI mengatakan, tersangka berinisial AK, oknum anggota Polri. "Keterlibatannya pemalsuan dokumen," ungkap Kombes Teddy, Rabu (23/6) di Mapolda Bengkulu.

Selain keterlibatan oknum polisi, Teddy mengatakan pihaknya juga sudah memanggil dan memeriksa oknum Anggota DPRD Lebong. Hanya saja, sejauh mana keterlibatannya, Teddy mengatakan masih dalam pendalaman penyidik.

Menurut Teddy, kasus dugaan mafia tanah di Lebong ini terdiri dari dua LP atau laporan polisi. Selain yang ditangani di Polda, laporan polisi soal sengketa tanah ini juga masuk ke Polres Lebong. Jika di Polda pelapor adalah Samiun, di Polres Lebong justru Samiun yang menjadi pihak terlapor.

Terkait penetapan status tersangka itu, Tarmizi Gumay selaku Kuasa Hukum Alikhan, mengatakan belum menerima pemberitahuan secara resmi. Ia mengaku masih menunggu sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. 

"Kalau memang begitu berarti pihak Polda tidak menghargai proses hukum yang sedang kita tempuh. Mungkin saya akan lakukan pra-peradilan untuk menguji keputusan itu," kata Tarmizi Gumay.

Menurut Tarmizi, seyogyanya diperjelas dulu terkait status kepemilikan tanah. Karena ada saling klaim dalam kepemilikannya. Kejelasan itu, kata dia, harus melalui putusan pengadilan.

Gugatan perdata kepemilikan lahan sendiri, kata Tarmizi, sudah dia layangkan ke PN Tubei Lebong pada tanggal 8 Juni 2021 lalu. Dengan begitu, siapa yang memang berhak sebagai pemilik sah lahan tersebut sebaiknya menunggu keputusan Pengadilan.

"Kalau nanti terbukti bahwa Samiun bukan pemilik lahan maka konklusi hukumnya nanti berbeda. Masa yang punya lahan dilaporkan, kok dikatakan menyerobot padahal dia pemiliknya. Makanya kita harap pihak kepolisian bisa menunggu hasil putusan Pengadilan," katanya.

Seperti diketahui, kasus dugaan mafia tanah ini mencuat setelah salah satu pemilik lahan bernama Mahmud Damdjati mengungkapkan dugaan mal administrasi di Kecamatan Rimbo Pengadang. 

Dalam audiensi di DPRD Lebong, 5 April 2021, Plt Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin, mengungkapkan, bahwa dirinya diperintahkan Direktur PT Ketahun Hidro Energi (KHE), Zulfan Zahar untuk menggelar mediasi di bulan September 2020.

Tujuan mediasi itu untuk mengesahkan surat hibah warga Rimbo Pengadang, Damruri Samiun yang menjadi dasar PT KHE membeli tanah. Namun keluarga Mahmud menguak fakta bahwa surat hibah dari almarhum M. Rais selaku ayah Samiun, disinyalir sudah direkayasa dan dipalsukan. 

Keterangan Foto:

Lokasi lahan yang disengketakan. (Insert: Kuasa Hukum Alikhan, Tarmizi Gumay)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00