Berkas Perkara Kasus KONI Berstatus P19, Pemerhati : Bisa Saja Muncul Tersangka Baru

KBRN, Bengkulu : Pemerhati Hukum Bengkulu Dr. Elektison Somi, SH. M,Hum menilai, dikembalikan berkas perkara Mufran Imron, tersangka dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkulu sebesar Rp. 11 milyar lebih oleh Kejaksaan Tinggi kepada pihak Polda Bengkulu, membuka peluang munculnya dugaan keterlibatan pihak lain.

Terlebih dalam kasus ini tersangkanya hanya 1 orang, Aparat Penegak Hukum (APH) masih menyoroti soal pertanggung-jawaban penggunaan dari bagian dana keuangan daerah, yang diduga melibatkan pihak-pihak lain. Apalagi dalam sistem penerimaan dana hibah, biasanya selain ada pihak pemberi juga penerima yang memiliki perannya masing-masing.

“Pihak APH masih ingin melihat lebih mendalam lagi soal pertanggung jawaban dana tesebut, dengan melakukan koordinasi ulang dari kedua lembaga APH. Mengingat tidak menutup kemungkinan, ada mekanisme yang terlewati dalam proses pencairan maupun pertanggung-jawabannya, baik oleh KONI sendiri maupun Pemerintah Daerah,” ujar Elektison dalam dialog interaktif Bengkulu Menyapa pada Jumat, (18/6/2021).

Selain itu menurut Elektison, dalam istilah hukum itu ada sebutan turut serta, sehingga keterkaitan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Bengkulu yang saat ini hanya melekat pada satu pelaku, sangat kecil kemungkinan.

Belum lagi melihat struktur sebuah organisasi yang dikaitkan dengan hukum, disamping ada pelaku atau yang menikmati, tetapi juga ada pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, namun tidak berbuat atau mendiamkan, sehingga dapat dimintai pertanggung-jawabannya.

“Kita yang berada di pihak luar kasus, tentu sekarang tinggal keseriusan secara menyeluruh dari APH terkait, dalam menelaah kasus dugaan korupsi ini, karena dalam proses persidangan nanti akan berjalan secara terbuka,” katanya.

Secara terpisah, Komisaris Daerah PMKRI Sumbagsel Alexander Silaban selaku salah satu OKP menyayangkan sekaligus geram dengan persoalan hukum yang terjadi dengan KONI ini. Apalagi masalah ini terjadi disetiap kali kepengurusan yang baru.

Oleh karena itu pihaknya mengharapkan kepada APH, agar meneliti ulang kasus dengan status P19 ini.

“Melihat kasus ini, sebetulnya tidak menyakini kasus ini hanya terfokus pada satu orang saja. Makanya sembari mengawal proses hukum tersebut, kita juga meminta kepada APH menelaah ulang dugaan keterlibatan pihak lain. Kemudian, kepada internal KONI agar segera berbenah diri, sehingga masalah yang sama tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00