Kejati Bengkulu Akui Terima Hibah Pemerintah Ditengah Kondisi Covid-19

BENGKULU, KBRN: Di tengah bencana non alam, pandemi Covid-19, tahun ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali menerima bantuan hibah dari Pemerintah Kota Bengkulu. Hibah tahun ini berupa bantuan rehabilitasi gedung utama atau gedung induk Kantor Kejati Bengkulu senilai Rp 11 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu melalui Asisten Intelijen Pramono Mulyo, S.H., M.Hum., didampingi Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, kepada RRI mengatakan, pihaknya menerima hibah tersebut karena mempertimbangkan kondisi bangunan yang sudah lama tidak pernah direnovasi. Sementara kondisinya sudah memprihatinkan.

Selain itu, kata dia, anggaran yang tersedia di Kejati Bengkulu juga tidak diplot untuk pembangunan gedung. Katanya, yang diploting hanya untuk operasional yang jumlahnya juga pas-pasan. 

"Gedung (induk) itu dibangun tahun 1978, kondisinya sudah memprihatinkan. Apalagi kami tidak ada plot dana dari pusat. Jadi mohon masyarakat Bengkulu bisa memahami bahwa kami hanya mau semata-mata ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya bukan untuk kita tapi ke masyarakat," kata Pramono, Selasa (4/5).

Pramono menyatakan, meski pihaknya menerima hibah dari pemerintah namun hal itu tidak mempengaruhi kinerja Kejaksaan dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Sepanjang memenuhi aspek yuridis, kata Pramono, maka pihaknya akan tetap memproses sebuah perkara hukum.

"Dengan menerima hibah, penegakan hukum jalan terus. Sepanjang memenuhi aspek yuridis. Kita tak mencari-cari kesalahan. Tapi kalau ada indikasi dan kerugian negara, kita jalan terus," ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan Pramono, lembaga vertikal yang menerima hibah juga bukan hanya Kejaksaan. Ia menyebut tahun ini setidaknya ada lima lembaga vertikal yang juga menerima hibah dari Pemkot. Bahkan, kata dia, sudah ada yang berjalan.

Pramono menandaskan, bantuan hibah ke lembaga vertikal juga tak dilarang. Namun hanya boleh berupa barang atau bangunan. Tidak berupa uang. Karena itu ia juga meminta supaya aktivis GMNI juga mempertanyakan sikap itu kepada lembaga vertikal lainnya.

Sebelumnya, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI menggelar unjuk rasa di Kejati Bengkulu. GMNI memprotes sikap Kejati yang menerima hibah dari pemerintah Kota Bengkulu. GMNI berpandangan, sikap menerima hibah itu akan mempengaruhi kinerja dan keberpihakan Kejati dalam menegakkan hukum di Bengkulu.

Seperti diketahui sejumlah perkara hukum yang terkait dengan Pemkot dan jajaran masih ditangani Kejati Bengkulu. Di antaranya adalah:

- Penyidikan dugaan korupsi di Satpol PP Kota Bengkulu TA 2017;

- Penyelidikan dalam perkara dugaan penyimpangan seragam gratis Diknas Kota TA 2020;

- Penyelidikan dalam perkara dugaan korupsi beasiswa gratis Diknas Kota TA 2020 senilai Rp 3 milyar;

- Pengusutan soal lahan Pemkot Bentiring;

- Dan penyelidikan terkait pembayaran honor honorer tahun 2018-2019.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00