Subsidi Untuk Pekerja Dengan Gaji Dibawah 5 juta Rupiah Timbulkan Pro dan Kontra

KBRN Bengkalis: Kebijakan Pemerintah pusat untuk memberikan subsidi Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk pekerja dengan penghasilan dibawah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), ditanggapi beragam oleh kalangan pekerja di Bengkalis.

Hal tersebut dikemukakan Serikat Pekerja Bengkalis Independent (SPBI) Akman Adi Putra kepada RRI pada Rabu (12/8/2020) sehubungan dengan rencana pemberian subsidi untuk pekerja.

Menurut Adi, kebijakan pemerintah tersebut memiliki dampak positif dan negatif serta dipastikan menimbulkan masalah dikalangan pekerja lepas yang tidak terdaftar di BPJS tenaga kerja.

“Ada positif dan ada negatifnya, kemudian ini juga nanti menimbulkan maslah karena tidak semua pekerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, bagaimana pekerja yang masih aktif tapi tidak terdaftar diprogram BPJS, nah inikan bisa menjadi kecemburuan sosial nanti”kata Adi.

Para pekerja menurut Akman Adi Putra, pada satu sisi  menjadi korban dari ketidak tegasan pemerintah dalam mengawasi regulasi yang mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS tenaga kerja, dan  disisi lainnya, pengusaha tidak dapat mendaftarkan pekerjanya ke BPJS tenaga kerja,  karena upah yang tidak sesuai dengan upah minimum.

“Nah tentu solusinya penekanan masalah ini sebetulnya pemerintah, dalam hal ini seharusnya pengusaha wajib untuk mengikutsertakan keanggotaan BPJS tenaga kerja dari pekerja itu, cuman ketentuan itukan banyak dilanggar oleh pengusaha karena salah satu ketentuan untuk mendaftarkan pekerja di BPJS Tenaga Kerja ini adalah upah harus sesuai dengan standar upah minimum”jelasnya.

Dijelaskan Akman Adi Putra, pekerja yang bernaung di Serikat yang dipimpin sebanyak 400 orang, dengan mayoritas tidak tidak terdaftar di BPJS Tenaga Kerja.

“Itu juga menimbulkan kerugian lagi, artinya kerugian pertama pekerja tidak mempunyai BLJS Tenaga Kerja, kerugian yang kedua adalah kesempatan ini mereka yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid-19 ini sehingga mereka tidak mendapakannya. Jumlah untuk anggota SPBI sekitar 400 orang baik disektor formal dan non formal”terang Adi.

Hingga saat ini belum ada bantuan khusus untuk pekerja dalam bentuk uang tunai, kecuali untuk program pra kerja, sementara sebagian besar pekerja mengalami Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00