Bawaslu : Jika PNS dan P3K Tidak Netral Pada Masa Pilkada, Segera Laporkan

Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis M.Harry Rubianto

KBRN, Bengkalis : Masa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada),aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diminta tetap netral, tidak ikut dalam mengkampanyekan para kontestan calon bupati dan wakil bupati (cabup dan cawabup) dalam bentuk apapun.

Hal ini dikatakan ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Mukhlasin melalui koordinator divisi penindakan dan Pelanggaran M Harry Rubianto kepada wartawan di kantornya.

"Fokus pada pilkada 2020 ini dari Bawaslu Republik Indonesia menekankan kepada kami untuk tetap menjaga dan memantau ASN yang tidak netral atau ikut serta berkampanye baik terang terangan maupun secara terselubung," kata M.Harry Rubianto,Sabtu,(11/7/2020).

Ada beberapa hal yang perlu ditekankan kata Harry yakni yang pertama : untuk menekan kurangnya netralitas ASN karena netralitas ASN ini menjadi sesuatu yang seksi ketika musim pemilu dan pilkada, kedua : politisi bantuan sosial (bansos),  politisi anggaran covid-19 di masa pandemi," dan yang ketiga: ketiga politik uang di tengah pandemi,  masyarakat"ekonominya agak menurun ini bisa dimanfaatkan oleh calon calon, bakal calon dan calon yang berpotensi punya sumber dana yang besar," kata M.Harry.

Selain itu disebutkan Dia yang ke empat adalah masalah kesehatan penyelenggara peserta dan masyarakat yang akan berhubungan langsung dalam proses pilkada. 

"inilah empat poin penting pengawasan Bawaslu dalam pilkada 2020,"ucapnya.

Ketika ditanya terkait proses pengawasan koordinator divisi penindakan dan pengawasan M.Harry menyebutkan kalau terkait dengan proses penanganan pelanggaran memang di Bawaslu juga diatur.

" Ya untuk pelapor misalnya bisa disembunyikan identitasnya jika ingin melaporkan dugaan pelanggaran baik itu pidana, etik maupun pelanggaran netralitas ASN,"tuturnya.

Ditekankan lagi yang jadi sorotan pertama sekarang adalah netralitas ASN, PNS dan P3K ini boleh berpihak ketika berada di bilik suara untuk tentukan pilihannya tapi tidak dalam proses saat kampanye.

M.Harry Rubianto  ingin profesionalisme netralitas ASN itu di jaga, jadi kalau bagi masyarakat yang ingin melapor silakan, tapi ada syarat formil dan materil yang harus dipenuhi,. Harry mencontohkan laporan itu merupakan temuan-temuan masyarakat dan tidak lebih dari 7 hari sejak dia temukan,kemudian ada bukti dan saksi yang menyaksikan kejadian tersebut.

"Sedangkan di media sosial juga menjadi fokus pengawasan, kami juga menemukan beberapa ASN melakukan semacam dukungan,"katanya.

Bawaslu dalam hal ini pada tahap awal juga sudah  berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk melakukan pembinaan kepada ASN tersebut dan jika memang sudah di bina dan tidak ada perubahan dalam perilaku mereka, maka Bawaslu hadir untuk melakukan penindakan.

Apakah tenaga Honorer termasuk dalam aturan tersebut?

Terkait netralitas ASN yang terdiri dari PNS dan Tenaga P3K koordinator divisi penindakan dan pelanggaran M.Harry Rubianto menjelaskan untuk kategori ASN yang dimaksud telah tertuang di dalam undang-undang (UU) nomor 4 tahun 2004 yang terdiri dari ASN dan P3K.

"Kalau dalam UU no 4 thn 2004 tentang ASN terdiri dari 2  : PNS dan P3K, kalau PNS kan sudah jelas, tapi apakah honorer masuk katagori P3K masih perlu kajian karena dalam rekrutmen dan manajemen nya sesuai UU ASN agak berbeda,"kata Harry.

Untuk rekrutmen tenaga honorer apabila melanggar aturan tersebut Bawaslu akan melakukan pengecekan terhadap Surat keputusan (SK) pengangkatannya, apakah di dalam sk tersebut tertuang larangan untuk berpolitik atau tidak,apabila ada larangan dan proses perekrutannya sama dengan tenaga P3K maka yang bersangkutan akan di tindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk netralitas ASN tersebut dikatakan Dia Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00