Kantor Pelayanan Pajak Bengkalis Sosialisasikan UU HPP Kepada Wajib Pajak 

KBRN, Bengkalis: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Duri kembali mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada warga di Pulau Bengkalis hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021, adapun sosialisasi yang dilaksanakan membahas tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Gedung Daerah Laksamana Raja Di Laut setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Acara ini merupakan sosialisasi perpajakan tatap muka pertama KP2KP Duri di tahun 2021 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Hal tersebut disampaikan Kantor KP2KP Duri, Frans Jhon Sukses Tarigan Kepada RRI, Pemerintah dan DPR telah resmi mengundangkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi UU No. 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021.

“UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Perubahan-perubahan dalam aturan tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh para Wajib Pajak (WP) agar tidak salah saat menjalankan kewajiban perpajakannya”ungkap Kepala Kantor KP2KP Duri yang akrab disapa Jhon.

Wajib pajak yang menjadi peserta dalam sosialisasi ini adalah Wajib Pajak bendahara, Wajib Pajak UMKM, dan Wajib Pajak badan, adapun jumlah peserta dalam kegiatan sosialisasi ini berjumlah 50 peserta dan sosialisasi ini disiarkan secara langsung melalui akun instagram @pajakduri. 

“Berdasarkan UU HPP, bagi WP Orang Pribadi pengusaha yang menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif final 0,5% (PP 23 tahun 2018) dan memiliki peredaran bruto sampai 500 juta dalam setahun tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh), hal ini berlaku mulai masa pajak Januari 2021”,rincinya. 

Di dalam UU HPP juga terdapat Program Pengungakapan Sukarela yaitu pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

PPS terdiri dari 2 kebijakan, yaitu:

1. Subjek WP Orang pribadi dan badan peserta Program Tax Amnesty masih terdapat aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat Tax Amesty; dan 

2. Subjek WP Orang Pribadi yang masih terdapat aset perolehan tahun 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020, dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang akan dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2022).

“Peserta terlihat sangat antusias dalam acara yang dimulai dengan kata sambutan oleh Kepala Kantor KP2KP Duri dan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi UU HPP oleh pegawai KP2KP Duri tersebut, juga dilakukan dialog interaktif dengan pertanyaan yang paling sering dibahas mengenai PP 23 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)”,terangnya. 

Sebelum menutup acara sosialisasi, Jhon menjelaskan bahwa KP2KP Duri akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh wajib pajak sehingga wajib pajak akan merasa terlayani apabila ada kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menghubungi KP2KP Duri baik secara langsung maupun melalui sosial media.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar