Ketua PN Bengkalis : Hormati Putusan Pengadilan, Kurang Puas Lakukan Upaya Hukum

Ketua PN Bengkalis Rudi Ananta Wijaya,S.H,M.H,Li
   

KBRN, Bengkalis : Ketua Pengadilan Negeri (PN)  Bengkalis Rudi Ananta Wijaya,S.H,M.H, Li secara tegas mengatakan bahwa Pengadilan merupakan tempat Warga Negara Indonesia  untuk mencari keadilan, dan dipastikan siapapun warga yang ingin mendapatkan keadilan,hal ini dikatakan Ketua PN Bengkalis terkait adanya tudingan terhadap PN Bengkalis yang telah membuat keputusan terhadap seorang warga yang telah ditetapkan tersangka oleh Polres Bengkalis terhadap kasus lingkungan hidup yakni kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) atas nama Bongku Bin Alm Jelodan.

Ketua PN Rudi Ananta Wijaya menyebutkan dalam sidang terbuka untuk umum di gelar di PN Bengkalis pada 18 Mei 2020 terdakwa Bongku telah di vonis 1 tahun penjara dan keputusan tersebut sudah berdasarkan  musyawarah majelis hakim dengan suara bulat sedemikian rupa untuk mengambil putusan perkara ini yang tentu saja harus didasarkan pada fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan.

“ Bahwa Hakim di dalam memberikan putusannya yang paling utama adalah bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan irah-irah di dalam setiap putusan

Hakim yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",kami juga menyebutkan bahwa tidak benar pengadian memiliki kepentingan di dalam perkara tersebut seperti disebutkan di dalam media-media sosial,”kata Ketua PN Rudi Ananta Wijaya,Rabu, (27/5/2020).

Dikatakan Rudi Ananta yang didamping Jubir Humas PN bahwa setiap keuptusan yang ditetapkan pengadilan sudah berdasarkan fakta-fakta di persidangan seperti minimal mendapatkan dua alat bukti dan keyakinan.

“jadi kita menyampaikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak memuaskan semua pihak, tentunya bisa menempuh jalur yang lebih baik  seperti terbuka hak untuk terdakwamelakukan segala upaya hokum,” katanya.

Rudi Ananta Wijaya juga menyayangkan terhadap adanya pemberitaan- pemberitaan yang tidak berimbang dan dapat menimbulkan fitnah-fitnah yangmencederai wibawa peradilan yang agung.”kita Mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang dipolisasi dan menyangkut pautkan perkara kepada unsur SARA,adil,independen, tidak memihak dan tidak tersangkut pada kepentingan-kepentingan apapun,” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis memutus perkara secara adil,independen, tidak memihak dan tidak tersangkut pada kepentingan apapun.

Ditegaskan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan dalam perkara yang ditangani majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyusul adanya penggiringan opini yang menyudutkan Pengadilan Negeri Bengkalis pasca putusan perkara penebangan kayu di area perusahaan PT.Arara Abadi dengan terpidana Bongku masyarakat suku Sakai.

Bongku diputus bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di kawasan perusahaan PT Arara Abadi. Ia diputus 1 tahun Penjara dan denda Rp200 Juta.

"Dalam memutus perkara itu harus dengan pertimbangan hukum, harus dengan teori pembuktian pidana,  dimana pembuktian pidana harus minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan. Tidak ada keputusan hakim itu berdasarkan kepentingan, asumsi dan dugaan. Perkara yang masuk harus diadili dan diputuskan, "katanya lagi.

Terkait situasi kekinian yang terjadi di Bengkalis khusus yang menyangkut PN Bengkalis terhadap  putusan Bongku, Rudi perlu memberikan penjelasan. Kata Dia, ada pihak dan oknum yang sedang memanfaatkan kasus Bongku untuk kepentingan lain.

"Sebenarnya kasus itu bukan kasus yang menarik ataupun susah dalam pembuktiannya nggak, perkara itu menurut pengadilan perkara yang biasa saja. Akan tetapi perkara itu agak sedikit menarik ketika ada pihak berusaha menggunakan perkara itu untuk kepentingan yang lain dimana motifnya kita sudah tahu arahnya kemana. Kami dari pengadilan terpaksa memberikan hal sebenarnya yang harus kita sampaikan, data kita ada yang sudah di post terkait dengan pasca adanya putusan Bongku. Ada beberapa di media sosial yang mengangkat perkara Bongku itu untuk dijadikan komoditas ekploitasi pemberitaan yang kemudian menjadi tidak profesional. Kenapa tidak profesional? karena pada prinsipnya harus menggunakan metode cek and ricek atau klarifikasi. Karena menurut saya ada hal hal yang memojok pengadilan dengan menggunakan bahasa menurut kami tidak pas, "jelasnya.

Disebut Rudi, dalam perkara Bongku, penggiat media sosial mengangkat dan membahas keberadaan suku sakai yang tidak diakui di Bengkalis. Padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya dalam ranah persidangan.

"Pengadilan Bengkalis tidak mengurus urusan mengaku tidak mengakui, pengadilan Bengkalis hanya menyidangkan perkara yang masuk tanpa melihat latar belakang apapun, suku, agama, ras dan golongan, " sebut Ketua Pengadilan.

Lanjutnya, pengadilan itu berdiri tegak di depan untuk menegakkan kebenaran. Tidak ada kepentingan apapun dan tidak ada yang diharapkan terhadap perkara yang ditangani.

"Jangan sampai itu menjadi diplintir seolah-olah pengadilan tidak mengaku suku tertentu dan kepentingan tertentu, itu tidak. Keberadaan Pengadilan di Bengkalis semata-mata untuk menegakkan kebenaran. Tidak untuk kepentingan siapapun, golongan apapun, pengadilan ada untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Bengkalis pada umumnya,"tegasnya lagi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00