Dua Terdakwa Kasus Perambah Hutan HPK di Siak Kecil Merasa Terzolimi,Pengacara Menyebut Terdakwa Sebagai Korban

Pengacara terdakwa Muslihun dan Samuel Sibuea usai Sidang di PN Bengkalis

KBRN, Bengkalis : Dua terdakwa kasus perambah area hutan produksi yang dikonversikan (HPK) merasa terzolimi dalam perkara ini karena hanya sebagai pekerja. Dua terdakwa tersebut Muslihun dan Samuel Sibuea dinilai hanya sebagai korban. Hal ini diungkap Hengki Sibuea Pengacara dua terdakwa tersebut setelah sidang eksepsi, Rabu (27/10/2021) malam kemarin.

Dua terdakwa ini diamankan Satreskrim Polres Bengkalis pada Agustus di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil saat ini memperjuangkan mencari keadilan di  Pengadilan Negeri Bengkalis. 

"Mereka hanya pekerja dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa saat ini. Padahal mereka tidak tahu apa apa tentang lahan HPK," terangnya.

Menurut Hengki, dalam kasus ini dua terdakwa hanya disuruh oleh pemberi pekerjaan yang bernama Ujang untuk membersihkan lahan yang diakui Ujang sebagai lahan milik Sawitri. 

"Ujang ini yang memberikan mereka pekerjaan dari pemilik lahan, jadi dua terdakwa ini hanya bekerja dan tidak tahu apa apa tentang lahan yang mereka kerjakan," tambahnya

Dua terdakwa mau bekerja karena tahu akan diupah saja, masalah lahan yang dikerjakan untuk apa dan lahan apa keduanya tidak tahu sama sekali. Tentu ini yang lebih tahu pemilik lahan dan pemberi pekerjaan.

Selain itu dakwaan terhadap mereka juga dinilai lucu oleh kuasa hukumnya. Pasalnya alat berat yang digunakan dua terdakwa tersebut dalam dakwaan didatangkan hanya untuk mengarap lahan yang menjadi perkara ini.

"Padahal alat berat tersebut sudah ada di sana dari lama, beberapa lahan masyarakat di sana juga menggunakan alat berat ini mengarap lahan lainnya dan memang disewakan oleh pemilik alat berat," tambahnya.

Ada kejanggalan lain yang terjadi saat penangkapan kemarin, pengacara asal Jakarta ini mengatakan saat penangkapan pemilik lahan berada di lokasi. Bahkan sempat menghalang halangi petugas yang menghentikan pekerjaan ini dan mengakui lahan yang dikerjakan miliknya.

"Namun saat itu tidak di bawa dan diamankan, sementara yang diamankan hanya pekerja saja. Setelah beberapa hari baru pemilik lahan Sawitri di tetapkan sebagai DPO," terangnya

Tentunya ini dinilai sangat lucu dan harus diungkap dengan jelas dalam persidangan. pihak pembela menyampaikan kepada pengadilan untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan pembuktian nanti, sehingga perkara ini bisa menjadi terang dalam sidang.

"Kita sudah sampaikan kepada hakim, kabar baiknya hakim bersedia untuk menghadirkan seluruh saksi. Tinggal kita lihat saja pada persidangan pembuktian nantinya," terangnya.

Dua terdakwa ini dalam bekerja membersihkan lahan ini bertugas sebagai operator dan pengawas. Muslihun sebagai operator dibayar dengan upah tiga ratus ribu rupiah perhektare lahan yang dibersihkan.

Sedangkan Samuel sebagai pengawas alat berat diupah seratus lima puluh ribu perhektare lahan.

"Dengan dakwaan yang ditimpa kepada mereka kita nilai lucu. Mereka sebagai pekerja tidak tahu apa saja didakwa dengan pasal yang ancaman penjara 10 tahun dan denda miliaran rupiah, mereka hanya diupah seratus lima puluh dan tiga ratus ribu," ungkap Hengki.

Seperti diberitakan sebelumnya diduga melakukan perambahan area hutan produksi yang bisa dikonversikan (HPK) yang berada desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil, dua orang pria diamankan Satreskrim Polres Bengkalis, Rabu (25/8/2021).Kedua orang ini diamankan sedang mengoperasikan alat berat saat merambah hutan tersebut.

Mereka diantaranya berinisial SS dan Mu merupakan pengawas dan operator alat berat yang berada HPK tersebut. Selama penggarapan lahan tersebut dua tersangka ini sudah berhasil membersihkan sekitar empat hektare lahan hutan.

Penangkapan dua tersangka ini diungkap langsung Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan saat melakukan ekpos di Halaman Mapolres Bengkalis, Senin (30/8/2021) siang.

Menurut Hendra Gunawan dari kedua tersangka petugas mengamankan satu unit alat berat jenis eskavator dan beberapa batang kayu hasil garapan eskavator. Pekerjaaan tersangka menggarap lahan HPK ini terungkap setelah petugas menggarap lahan HPK ini terungkap setelah petugas mendapat informasi masyarakat terkait adanya kegiatan alat berat di kawasan HPK Desa Muara Dua.

Dari informasi ini petuga menurunkan tim melakukan penyelidikan di sana dan saat petugas datang alat berat tersebut sedang bekerja melakukan penggarapan lahan.

Petugas yang melihat ini langsung melakukan penghentian kegiatan dan langsung mengamankan dua orang ini. Mereka ternyata memilik peranan berbeda dalam kegiatan penggarapan lahan.

Akibat perbuatannya dua tersangka ini terancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp 1,5 miliar dan paling banyak 5 Miliar.

Ancaman ini sesuai dengan pasal 92 ayat 1 huruf B Undang Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan dan perusakan hutan yang telah diubah dalam pasal 37 ayat 16 Undang Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00