Terkait Kasus KONI Pakar Hukum UNRI Angkat Bicara,Ini Kata Kejari Bengkalis

Kepala Kejari Bengkalis Nanik Kushartanti dan Pakar Hukum UNRI Erdiansyah

KBRN, Bengkalis :  Pakar hukum sekaliagus Dosen Hukum Pidana Universitas Riau Erdiansyah, SH. MH menilai Kejaksaan Negeri bengkalis seharus mengacu kepada Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah di sepakati bersama, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri (Kejari) Bengkalis terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkalis.

Erdiansyah melalui WhatsAppnya menjelaskan bahwa memang kedua lembaga itu punya kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, namun mereka juga harus mempertimbangakan kode etik di dalam MoU yang mereka sudah sepakati bersama. 

Memang MoU bukan lah suatu dasar hukum, tetapi secara kode etik yang sesuai mereka sepakati bersama haruslah saling menghargai dan saling menjaga. 

"Iya sah sah saja kasus dugaan korupsi KONI ini di periksa oleh kejaksaan, tetapi mereka harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Penyidik kepolisian yang pernah menangani kasus KONI. Bukan setelah di periksa separuh jalan baru mereka melakukan koordinasi," ujar nya.

Apalagi kasus KONI Bengkalis kan sudah sempat di periksa oleh Dirkrimsus Polda Riau, kan kasusnya sudah dilakukan penyidikan dan perkara itu menurut penyidik tidak cukup bukti iya harus dihentikan. Tapi gak tau bagai mana kok tiba tiba kejaksaan bisa memeriksa KONI lagi. 

"Ya seharusnya Kejari Bengkalis harus menghormati lembaga penyidik kepolisian yang sudah bekerja, bahwa penyidik juga punya dasar untuk menghentikan perkara tersebut kalau tidak cukup bukti," tutup Erdiansyah.

Terkait permasalahan yang ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Nanik Kushartanti menyebutkan bahwa inti dari MoU tersebut adalah terkait semangat dalam penegakkan hukum, saling melengkapi diantara instansi yg berwenang menyidik,  lagipun dikatakan Nanik MoU yang sudah disepakati sejak tahun 2017 dan ternyata hanya berlaku selama 3 tahun sampai saat ini belum ada perpanjangan.

"Ya memang sudah MoU dan intinya semangat dalam penegakkan hukum, dan kalau dicermati ternyata MOU tsb hanya berlaku selama 3 tahun dan sampai saat ini belum ada perpanjangannya "kata Nanik Kushartanti,Jum'at, (23/4/2021).

Terkait koordinasi dengan Dirkrimsus Nanik Kushartanti menyebutkan koordinasi telah dilakukan dengan pihak Polda dan mereka juga tidak mempermasalahkan hal ini.

"Koordinasi sudah dilakukan dan Polda mempersilahkan Kejaksaan untuk tetap melanjutkan penyidikan. Kami mendapat laporan dari masyarakat  kemudian kami tindak lanjuti dan ternyata ditemukan adanya indikasi korupsi, maka kami tingkatkan ke penyidikan dan seandainya dalam  koordinasi tersebut Polda yang mau lanjutkan penyidikannya maka tugas kami adalah supporting data yang telah kami peroleh untuk dijadikan pelengkap data yang nantinya akan dilakukan Polda tetapi pak Dirkrimsus sudah tidak mempermasalahkan dan mempersilahkan Kejari untuk tetap lanjut menyidik," kata Nanik Kushartanti.

Ditambahkan Kajari bahwa yg dilakukan  Polda Riau belum penyidikan tapi baru pengumpulan data dan bahan keterangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00