Badan Permusyawaratan Desa -BPD- di Kabupaten Bengkalis Dalam Proses Peremajaan

KBRN Bengkalis: Proses pemilihan Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang terhenti di awal pandemi Covid-19, kini dilanjutkan kembali.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkalis Yuhelmi kepada RRI pada Rabu (12/8/2020).

Dijelaskan Yuhelmi, pihaknya telah menyurati kepala desa untuk melanjutkan tahapan pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa yang telah habis masa jabatannya.

“Untuk di Kabupaten Bnegkalis proses pemilihan BPD tahapannya sudah dilalui hanya saja ketika Covid-19 kemaren tahapannya terhenti karena memang terikat dengan protokol kesehatan akan tetapi kondisi pada hari ini kita sudah menyurati desa desa yang keanggotaan BPD habis pada bulan September itu melanjutkan tahapan yang telah dilalui sebelumnya” kata Yuhelmi.

Ada puluhan desa yang belum memilih BPD, tersebar di sejumlah kecamatan, sebagian besar karena desa tersebut baru terbentuk, pemekaran dari desa induknya.

“Pada umumnya desa desa ini adalah desa desa pemekaran dari desa induknya, di kecamatan Bantan ada 14 desa, di kecamatan Bukit Batu ada 2 desa, kecamatan Siak Kecil ada 4 desa, kecamatan Rupat ada 4 desa, Rupat Utara ada 3 desa, Pinggir 6 desa dan kecamatan Mandau., ketika merreka dulunya masih di kecamatan induk pada hari ini mereka sudah berpindah ke kecamatan Bathin Solapan.Artinya ketika SK lama kecamatan Mandau dan sekarang mereka masuk di kecamatan Bathin Solapan ada lebih kurang 9 desa”terang Yuhelmi.

Menurut Yuhelmi,  Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ini harus melibatkan unsur perempuan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 tahun 2018.

“Namun yang jelas proses pemilihan BPD ini mengacu kepada aturan yang ada diwajibkan adanya keterwakilan perempuan dan ini sudah kita lakukan sosialisasi kepada seluruh desa bahwa pada hari ini keterwakilan perempuan merupakan prioritas. Sementara jumlah dari BPD itu berdasarkan jumlah penduduk jadi ketika penduduk berada dibawah 2.500 jiwa itu jumlah anggota BPD nya berjumlah 5 orang, kemudian antara 2.500 sampai 5.000 jumlah BPD nya 7 orang dan apabila jumlah penduduknya lebih dari 5.000 jumlah BPD nya sebanyak 9 orang”jelas Yuhelmi.

Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih, direncanakan akan dilantik serentak oleh Plh Bupati Bengkalis.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00