Klarifikasi Data Kepemilikan Akte Kelahiran Anak

Kepala Disdukcapil Bengkalis Ismail

KBRN Bengkalis: Data yang menyebutkan 54.000 anak di Bengkalis belum memiliki akte kelahiran, sebagian besar disebabkan karena belum tercatat pada saat peralihan sistim manual ke online.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bengkalis Ismail, kepada RRI pada Jumat (7/8/2020), sehubungan dengan berkembangnya informasi, masih banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran.

Menurut Ismail, dari 182.000 anak di Bengkalis yang berusia hingga 18 tahun, baru 128.000 anak yang telah memiliki akte kelahiran.

“Kurang lebih masih ada 54.000 yang belum memiliki akte kelahiran, terkait yang belum memiliki ini juga dapat saya jelaskan bahwa sebelum tahun 2010 penerbitan akte kelahiran belum online, diterbitkan secara manual, jadi yang 54.000 ini juga belum tentu juga mereka belum punya akte kelahiran atau mungkin juga mereka sudah punya akte kelahiran hanya saja belum belum tercatat disistim SIAK”kata Ismail

Disdukcapil akan mensinkronkan kembali data keseluruhan penerbitan akte kelahiran dalam data SIAK serta melakukan koordinasi dengan pemerintahan kecamatan hingga desa untuk sosialisasi pembuatan akte kelahiran.

“Disinkronkan kembali dengan data SIAK dimasukkan kedalam data SIAK. Jadi 54.000 menurut sistem sekarang yang terdata belum itu, tidak kemungkinan semuanya belum punya, sebagian sudah ada yang punya tapi hanya saja belum masuk ke sistim SIAK. Disisi lain mungkin juga ada yang betul betul punya akte kelahiran. Kita juga sudah melakukan upaya upaya untuk melakukan percepatan itu dan kita sekarang sudah menyurati juga para Camat, Kepala Desa dengan surat Bupati untuk bisa menghimbau dan mengkoordinir masyarakatnya untuk mengurus akte kelahiran”jelasnya

Ditegaskan Ismail, untuk mempercepat proses penerbitan akte kelahiran, pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai dinas, termasuk organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Bekerja sama dengan beberapa lembaga atau organisasi termasuk juga lembaga pemerintahan daerah seperti dinas pendidikan, RSUD kemudian juga PKK, Ikatan Bidan, Forum Anak untuk membantu percepatan penerbitan akte kelahiran anak ini, terutama anak yang baru lahir upayakan jangan dilakukan pencatatan lewat dari 60 hari. Jadi laporkan segera sebelum 60 hari, sehingga proses penerbitan akte kelahirannya bisa lebih cepat, kalau lewat 60 hari prosesnya lebih panjang”terang Ismail.

Ismail telah menginstrusikan jajarannya agar memberikan pelayanan prima untuk mempermudah proses pembuatan akte kelahiran.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00