BNPP Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program Perbatasan di Kabupaten Bengkalis

Pertemuan BNPP dan Pemakab Bengkalis di Ruang Zahari Lantai II Kantor Bappeda

KBRN, Bengkalis : Badan Nasional Pengalolaan Perbatasan (BNPP) melakukan monitoring evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra yang ada di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020. Kegiatan ini khusus untuk program kegiatan di kawasan perbatasan yang dananya dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan monitoring evaluasi dan pengawasan dari BNPP ini dikoordinir oleh Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, Ismawan Harijono, bertempat di aula pertemuan Lantai II ruang Zahari Bappeda Bengkalis, Kamis (6/8/2020). Pertemuan dengan tim BNPP ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Bengkalis diwakili Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE), M Firdaus. Turut hadir juga pejabat fungsional bidang perencanaan madya Jondi Indra Bustian, Kepala Distan Bengkalis Tarmizi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Asnurial, para Kabid di lingkungan Bappeda dan perwakilan dari Perangkat Daerah yang mendapatkan dana DAK untuk program pembangunan di kawasan perbatasan.

Mengawali pertemuan tersebut, Firdaus menyampaikan tidak banyak kegiatan pada tahun 2020 ini yang dilaksanakan melalui dana DAK menyusul adanya peraturan dari Menteri Keuangan terkait penundaan kegiatan yang dialokasikan dari dana DAK karena pandemi Covid-19. “Kecuali DAK bidang Pendidikan dan Kesehatan, itu pun anggarannya sebagaian besar direfocussing untuk penanganan Covid,” ujar Firdaus.

Sementara itu, Ismawan Harijono dalam kesempatan tersebut mengatakan, disamping melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi dan pengawasan, dirinya juga ingin menyampaikan hasil dari verifikasi usulan kegiatan yang bersumber dari dana DAK untuk tahun 2021. Sebagaimana diinstruksikan oleh Bappenas, BNPP juga melakukan veriikasi terhadap usulan-usulan dari daerah yang masuk.

Khusus untuk Kabupaten Bengkalis, setelah dicek, hanya ada satu program kegiatan pada kawasan perbatasan yang masuk yaitu bidang sanitasi dan perumahan yang anggarannya tidak seberapa. “Saya sempat ditegur sama Bappenas, ini kok cuma segini. Saya kemudian ya positif thinking saja, barangkali karena Kabupaten Bengkalis APBD-nya besar jadi nggak butuh lagi dana dari Pusat,” ujarnya.

Mendengar pemaparan dari Ismawan, Firdaus menjelaskan sebenarnya usulan kegiatan dari Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumebr dari dana DAK untuk tahun 2021 cukup banyak. Pernyataan Firdaus ini diaminkan oleh para perwakilan dari Perangkat Daerah. Salah satunya dari Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Randy Vernanda. “Banyak pak yang kita usulkan baik PAUD SD maupun SMP di kecamatan-kecamatan perbatasan,” ujarnya.

Terkait dengan adanya perbedaan data tersebut, Ismawan menyarankan agar Pemkab Bengkalis berkoordinasi dengan Pemprov Riau, karena barangkali ada kesalahan dalam input data ke aplikasi. Pihaknya sendiri tidak bisa masuk ke aplikasi karena itu kewenangan daerah. “Kita hanya mengevaluasi program kegiatan yang sudah masuk,” ungkapnya lagi. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00